Pilkada Bali

LOVINA- Penolakan terhadap paket bupati Buleleng Putu Bagiada-Arga Pynatih kian deras. Kemarin, sejumlah pengurus ranting dan PAC PDIP Buleleng berkumpul di Hotel Bali Taman Lovina mengeluarkan ikrar menolak Bagiada sebagai kandidat bupati Buleleng.

Mereka yang ikut pertemuan adalah Putu Sumbara (ketua ranting Gobleg, Kecamatan Banjar), Ketut Suwitrayasa (sekretaris ranting Pedawa, Banjar), Made Kembardua (ketua ranting Banyuseri, Banjar), Gede Maharjaya (PAC PDIP Sawan), Ngurah Sucita (PAC Sawan), Ketut Suradana (ketua ranting Anturan, Kecamatan Buleleng), Kade Ariasa (wakil ketua ranting Anturan), Nyoman Budiasa (PAC Buleleng), Made Sukanasa (ketua ranting Kelurahan Kampung Baru, Buleleng), Ambarawan (ketua ranting Kelurahan Banyuasri, Buleleng), Nyoman Sukradnya (sekretaris PAC Kubutambahan), Komang Hendrawan (ketua ranting Tajun, Kecamatan Kubutambahan), Made Suwindra (ketua ranting Bukti, Kubutambahan), Putu Susila (ketua ranting Tamblang, Kubutambahan) dan Nengah Sukirta (ketua ranting Pakisan, Kubutambahan). "Kami tidak mau Bagiada menjadi kandidat bupati dari PDIP," tandas Putu Sumbara, ketua Ranting PDIP Gobleg, Kecamatan Banjar didukung rekan-rekannya.

Mereka menegaskan bahwa bila Megawati mengabaikan aspirasi massa, simpatisan, dan kader PDIP Buleleng dengan memberikan rekomendasi kepada paket kandidat bupati/wabup Putu Bagiada-Made Arga Pynatih, maka mereka akan ramai-ramai keluar dari PDIP. "Kami lebih baik keluar dari PDIP," ancam Ketut Suwitrayasa, sekretaris Ranting PDIP Pedawa, Kecamatan Banjar.

Mereka menilai bahwa pelaksanaan Rakercabsus Minggu, 12 November 2006 lalu cacat hokum dan penuh rekayasa DPP PDIP yang dikoordinir Sekjen PDIP Purnomo Anung dan DPD PDIP Bali. "Purnomo Anung telah merusak demokrasi di PDIP dan mengebiri hak-hak ranting di rakercabsus," kritik Made Kembardua, ketua Ranting Banyuseri, Banjar didukung puluhan ranting dan PAC yang hadir memenuhi aula di lantai I Hotel Bali Taman.

Sumbara mengaku sudah menyampai rekasaya Rakercabsus dan penolakan terhadap incumbent bupati Putu Bagiada kepada DPP PDIP 21 November lalu. Atas saran DPP, Sumbara dan para penentang Bagiada agar membuat surat pernyataan penolakan agar menjadi bahan pertimbangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pada bagian lain, mereka juga menyayangkan sikap inkonsistensi Ketua DPC PDIP Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan yang dulu menentang Bagiada namun kini malah mendukung rivalnya itu dengan cara meminta dukungan ke ranting-ranitng. "Ketua DPC bilang 90 persen rekomendasi untuk Bagiada," beber Nyoman Sukradnya, sekretaris PAC Kubutambahan. "Tapi kami tetap tidak mendukung Bagiada," tegasnya lagi. (frs)

Sumber: Radar Bali 

NEGARA-Meski pemilihan gubernur (pilgub) Bali, 2008 sudah semakin dekat, namun DPP PDIP belum measukan perhelatan politik tersebut kedalam agendanya. Padahal agenda politik untuk memperebutkan kursi Bali 1 tersebut sudah santer menjadi bahan perbincangan ditengan amsyarakat, bahkan beberapa kandidat sudah mulai muncul dan sudah berani terang-terangan akan ikut bersaing dan sudah yang mulai bergerilya untuk mencari dukungan.

Belum dimasukanya agenda Pilgub Bali kedalam agenda DDP PDIP ini, kemarin dikatakan oleh salah seorang ketua DPP Mindo Sianipar yang ikut rombongan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri saat menyaksikan peresmian Pabrik Pupuk Iorganik di dusun Peh, Keliakah Negara, kemarin. Menurutnya, PDIP memiliki proses tersendiri jika ingin mengajukan kadernya untuk ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah. "Kita sudah memiliki standar mekaniseme penjaringan kader kita yang akan diadu dalam Pilkada,"ujarnya. Dikatakan, jika disalah satu daerah akan menggelar Pilkada dan PDIP ingin mengajukan kadernya sebagai calon, maka proses penjaringananya dimulai setahun sebelum Pilkada itu dilaksanakan. Pasalnya, penjaringan kandiddat tersebut dumuila dari tingkat Ranting, kemudian ke tingkat PAC, DPC, DPD baru ke DPP. "Ini butuh waktu yang panjang sehingga untuk Pilgub Bali, kita belum berani mengatakan apa-apa,"ujarnya. Lanjut dia, DPP baru bisa melakukan tugasnya setelah menerima hasil penjaringan dari DPD PDIP.

Setelah diproses sesuai menaisme yang ada di PDIP barulah direkomendasikan untuk menjadi calon dari PDIP.

Mindo Sianipar juga mebantah kalau nkedatangan Megawati Soekarno Putri, Kejembrana, ada kaitanya dengan agenda politik mengingat Ketua DPC PDIP Jembrana I Gede Winasa, berencana akan ikut bursa Pilgub 2008 nanti. "Kedatangan ibu Megawati, tidak ada kaitanya dengan kegiatan politik apalagi dihubungkan dengan Pilgub Bali, ini hanya untuk mendukung program Go Organik yang telah dicanangkan sejak Ibu Megawati menjadi wakil presiden,"kilahnya.

Bupati Jembrana I Gede Winasa yang juga ketua DPC PDIP Jembrana, juga mengaku belum melakukan pembicaraan terkait Pilgub 2008 nanti tetapi hanya bercerita masalah biasa saja. "Ibu datang ke Jembrana hanya untuk melihat kadernya apakah sudah berbuat untuk rakyat atau belum, saya belum menyampaikan masalah Pilgub kepada Ibu Megawati, kami hanya ngobrol masalah biasa saja,"ujarnya. (nom)

Sumber: Radar Bali 

Oleh: Amirudin

Arti penting kehadiran desk pilkada tentu bukan sebatas sebagai ''pemadam kebakaran'' atas munculnya berbagai persoalan yang merupakan efek sabetan dari adanya malapraktik pilkada.

Juga bukan sekadar sebagai institusi ''tandingan'' atas ketidakpuasan terhadap posisi, eksistensi, dan protes KPU pada aturan pilkada, tetapi yang lebih penting adalah sebagai political partnerships body yang diikat dengan platform yang sama, yakni ''pilkada berkualitas'' bagi penyelenggara pilkada yang disebut dalam UU. Itu berarti selama menjalankan peran sebagai institusi yang mulia semacam itu, desk pilkada sudah seharusnya mengembangkan tiga perannya yang lain di tahap pra, pada saat, dan pascapilkada.

Ketiga peran itu adalah sebagai issue direction finder, issue intensifier, dan conflicts deminisher. Semua peran itu perlu dijalani dalam kerangka membangun dan menciptakan proses pilkada yang lebih berkualitas. Pertama, dalam hal sebagai issue direction finder. Dalam setiap tahap pilkada, kita bisa memaklumi bahwa tidak semua masyarakat dan juga aktor pilkada di daerah yang menggelar pilkada, dapat memahami, menyadari, atau bahkan memprediksi beberapa kemungkinan isu yang perlu dan tidak perlu menjadi perhatian bersama. Baik isu yang bersifat teknis maupun substantif yang harus diberikan tekanan bersama-sama.

Biasanya, kegagalan pilkada di tingkat proses ataupun hasilnya, sesungguhnya bermula dari kegagalan dalam mengeksplisitasi dan mengarahkan isu-isu mana yang pantas dan tidak pantas diapresiasi. Kewaspadaan terhadap pemenuhan persyaratan menjadi kandidat kepala daerah misalnya, baik dari sisi track record, tingkat pendidikan, usia, maupun mentalitas sebagai calon pemimpin, jauh-jauh hari harus ada yang berani untuk mengarahkan mana yang layak dan tidak layak dari sisi kriteria di tingkat parpol.

Begitu pun kewaspadaan terhadap titik-titik krusial dalam tahapan pilkada yang biasa tereksploitasi menjadi modus kerawanan, perlu terarahkan secara dini. Dalam konteks itu, deks pilkada memiliki kewajiban menjalankan perannya sebagai ''penemu arah itu'' atau ''kompas pilkada'' yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi KPUD dan aktor pilkada lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya.

Ide mengembangkan panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) untuk meminimalisasi segala kemungkinan konflik akibat ketidakakuratan pengumpulan data pemilih, itu juga merupakan sisi lain dari bagaimana institusi tersebut menjalankan peran di tingkat ini. Kedua, dalam hal sebagai issue intensifier. Sejumlah isu yang telah tereksploitasi dan kemudian berkembang menjadi corak dan ciri isu yang berlaku secara lokalistik, untuk selanjutnya tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemberian tekanan. Dari sejumlah isu yang ada di setiap daerah harus ditonjolkan poin-poin mana yang penting dan tidak penting diperkuat menjadi sorotan tajam bersama-sama. Misalnya, dalam hal netralitas PNS. Tidak semua daerah memang memiliki kasus yang sama, tetapi bagi daerah tertentu yang terutama kandidatnya berasal dari incumbent atau pejabat pemda lainnya, sudah barang tentu, isu semacam itu memiliki relevansi kalau diberikan tekanan-tekanan.

Dalam konteks itu, desk pilkada memiliki kewajiban pula menjalankan peran sebagai ''pengeras isu-isu'' yang digiring untuk berkembang menjadi public interest di daerah setempat. Ketiga, dalam hal sebagai conflicts deminisher. Jelas bahwa pilkada yang bersih tersapu dari konflik tidak mungkin akan ada di daerah mana pun, setenang apa pun daerah itu ada, sebab bagaimanapun juga pilkada adalah bagian dari kegiatan suksesi kepemimpinan.

Ada power struggle dan power competition di sana. Didukung pula oleh pranata politiknya yang memang tersusun sebagai pranata politik sekuler yang tentu tidak bisa disamaratakan dengan pranata politik dalam suksesi kepengurusan MUI atau pemimpin umat Katolik sedunia misalnya. Yang namanya kekuatan ekstra-institusi berupa aksi kekerasan, politik uang, dan political tricky lainnya tidak mungkin akan hadir dalam proses suksesi kepemimpinan semacam itu. Di situlah desk pilkada memiliki peran pula sebagai ''pemecah dan peneduh konflik'' dari berbagai kemungkinan konflik sebagai konsekuensi dari dijalankannya proses pilkada yang sekuler. (46v)

Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Ketua Umum Tim Pemantau Pilkada Mapilu PWI Jateng.

SINGARAJA-

Terjawab sudah empat besar kandidat bupati dan wakil bupati Buleleng dari Koalisi Pandawa Bersatu (KPB). Kemarin, koalisi lima partai ini mengumumkan kandidat beserta nomor rangkingannya di sekretariat bersama Pandawa di Jalan Dewi Sartika Utara No,39 Singaraja. Bagaimana hasilnya? Ternyata sama persis dengan prediksi koran ini kemarin. Staf Bappenas RI Drs.Putu Riasa, M.Soc.Sc, dan tokoh Puri Anyar Sukasada Drs.Anak Agung Ngurah Dwipayana, M.Si, tidak tergeser dari urutan pertama dan kedua. Sedangkan urutan tiga dan empat ditempati oleh srikandi KPB Luh Kerthianing, A.Apt, dan Putu Mahendra Perbawa, SH.

Keempat kandidat bupati/wabup itu meraih angka tertinggi dari hasil fit and proper test yang digelar Oktober lalu. Putu Riasa meraih total nilai 3.248, disusul Dwipayana pada urutan kedua dengan nilai 3.185. Luh Kerthianing mengumpulkan nilai 2.785 serta Mahendra berhasil mengumpulkan nilai 2.710. "Keempat kandidat ini akan disurvei ke lapangan mulai tanggal 11 November 2006 . Namun survei akan dilakukan berdasarkan urutan rangking kandidat. Jelas bahwa yang diprioritas untuk disurvei terlebih dahulu adalah rangking pertama dan kedua," tandas ketua panitia Gede Arba Dana, SH, didampingi seluruh unsur KPB. "Apabila hasil survei yang telah dilakukan panitia kepada kandidat sesuai urutan rangking sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan KPB, maka survei tidak perlu dilakukan kepada kandidat di rangking berikutnya," urai Arba. "Namun apabila kandidat di rangking teratas itu ditemukan data-data negatif dalam kehidupan bermasyarakat dalam survei nanti, maka ia akan gugur dan survei dilakukan terhadap rangking berikutnya."

Kemarin, suasana di sekber KPB di Jalan Dewi Sartika Utara No.39 Singaraja terlihat tegang menyusul adanya pernyataan ketua PNBK Buleleng Putu Swadharma, SH, yang menyodok KPB sendiri soal kandidat bupati/wabup. Arba dengan muka tegang membantah pernyataan Swadharma. Dia menilai Swardharma telah melakukan pernyataan konyol. "Sah-sah saja kalau masyarakat membuat analisa dan prediksi sebelum KPB umumkan secara resmi. Karena saat penyampaian misi dan visi kandidat kan terbuka, sehingga berdasar penyampaian misi dan visi itu masyarakat buat prediksi. Prediksi masyarakat itu jangan dianggap bocoran dari panitia. Begitu ngomongnya seolah-olah saya sebagai ketua panitia dan sekretaris panitia Pak Made Sucita yang membocor," bantah Arba didukung seluruh komponen KPB yang hadir. "Pernyataan Swadharma itu pernyataan konyol, itu pernyataan bodoh yang menyodok dirinya sendiri," kritik Arba. (frs)

Sumber: Radar Bali

Suhu politik di internal PDIP Buleleng tiba-tiba memanas. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) agar digelar Minggu (12/11) ini, padahal semula direncanakan akan berlangsung Jumat (17/11) depan. Perintah Megawati disertai isu 'restu' kepada sang juara bertahan Putu Bagiada ini berbutut pengunduran diri Ketua DPC PDIP Buleleng, Dewa Nyoman Sukrawan, dari pencalonan ke Pilkada 2007. Megawati sendiri datang ke Buleleng untuk menerima penghargaan Puri Singaraja Awards dari Puri Agung Singaraja. Kedatangan Megawati---yang neneknya berasal dari Buleleng---ini ternyata berdampak perubahan situasi politik internal PDIP. Sebab, atas perintahnya selaku Ketua Umum PDIP, Rakercabsus Buleleng harus diajukan secara mendadak. Perintah Megawati itu dikeluarkan melalui rapat gabungan DPP PDIP dan DPD PDIP Bali serta DPC PDIP Buleleng di Denpasar, Sabtu (11/11) pagi. Alasan diajukannya Rakercabsus PDIP Buleleng dari Jumat depan menjadi Minggu ini adalah untuk mengejar waktu pelaksanaan agenda politik lainnya di Bali, yakni Pilkada Buleleng (Juni 2007), Pilkada Gianyar (Desember 2007), Pilgub Bali (Agustus 2008), dan Pemilu 2009. Walhasil, Rakercabsus PDIP Buleleng harus digelar siang ini pukul 12.00 Wita, di GOR Bhuwana Patra, Jalan Udayana Singaraja. Ketua DPC PDIP Buleleng, Dewa Nyoman Sukrawan, membenarkan perubahan jadwal Rakercabsus ini merupakan arahan langsung dari Megawati. "Ini arahan dan petunjuk langsung dari Ketua Umum DPP PDIP. Ini keputusan yang harus kita hormati. Kami dari DPC PDIP dan seluruh PAC serta Ranting sudah siap untuk melaksanakannya," ungkap Sukrawan di Sekreatriat DPC PDIP Buleleng, Jalan Gajah Mada Singaraja kemarin. Menurut Sukrawan, instruksi untuk menggelar Rakercabsus PDIP Buleleng secepat mungkin ini cukup bisa diterima. Sebab, DPC PDIP Buleleng bukan hanya mempunyai tugas untuk mensosialisasikan paket yang akan diusung pada Pilkada Buleleng, tapi juga melakukan pengkaderan untuk menyambut Pilgub Bali 2008 dan Pemilu 2009. "Ini sangat penting. Kita tidak punya waktu kalau hanya mengurus Pilkada Buleleng. Target PDIP adalah sapu bersih untuk semua pemilihan," katanya. Namun, informasi yang berkembang , percepatan agenda Rakercabsus PDIP Buleleng ini sejatinya untuk mengamankan salah satu paket yang akan digelontorkan ke Pilkada Buleleng, yaknni paket Putu Bagiada/Made Arga Pinatih. Kebenaran informasi ini semakin diperkuat oleh fakta, di mana Putu Bagiada (kini Bupati Buleleng) dan berada dalam satu mobil, seusai putri sulung mendianbg Presiden Soekarno itu menerima penghargaan Puri Singaraja Awards, Jumat (10/11) malam. Bahkan kabarnya, pada malam setelah penganugerahan penghargaan itu, Megawati dijamu Bagaida. Setidaknya, keberadaan dalam satu mobil dan jamuan malam Bagiada tersebut merupakan sinyal politik yang bisa diartikan bahwa restu Megawati untuk Pilkada Buleleng akan diberikan kepada pasangan Bagiada/Arga Pinatih. Apalagi, sebelumnya pasangan Bagiada/Arga Pinatih merupakan satu-satunya paket yang dipanggil secara resmi oleh Megawati ke Jakarta, Juli 2006 lalu. Ketika itu, Bagiada datang ke Jakarta bersama Ketua DPD PDIP Bali AA Oka Ratmadi alias Cok Rat dan Wakil Ketua DPD N Adi Wiryatama yang juga Bupati Tabanan. "Dia (Bagiada) diminta komitmennya untuk PDIP. Ikut membesarkan partai kalau terpilih menjadi Bupati Buleleng," beber Cok Rat kepada NusaBali kala itu. Apa ini jaminan kalau Bagiada akan mendapat rekomendasi Megawati? "Ya kalau dipanggil Ibu (Megawati), luar biasa nilainya 'kan. Tapi, ya itu. Bagiada diminta jika nanti maju dalam Pilkada agar komit dengan PDIP. Itu saja, tidak ada yang lain dari penerimaannya di DPP. Rekomendasi masih jauh itu," kata Cok Rat lagi. Begitulah, kehadiran Megawati di Buleleng kali ini membawa dampak politik cukup luas. Bahkan, Dewa Nyoman Sukrawan yang semula mencalonkan diri sebagai kandidat Bupati Buleleng berpasangan dengan Made Artadana, pilih mundur dari pencalonan Pilkada Buleleng 2007. Secara resmi, Sukrawan mengundurkan diri per 10 Nopember 2006. Surat pernyataan mundur itu ditandatangani langsung Sukrawan di depan Megawati dan jajaran pengurus DPP PDIP serta DPD PDIP Bali. Namun, Sukrawan sendiri membantah bahwa pengundurannya itu karena mendapat teguran keras dari Megawati. "Tidak, ini masalah tanggung jawab saja. Saya bertanggung jawab untuk mengantarkan PDIP menang dalam setiap perhelatan politik mana pun," tangkis Sukrawan. Surat pengunduran diri itu sudah diserahkan langsung oleh Sukrawan selaku paket kandidat PDIP kepada panitia penjaringan bakal calon PDIP. Dengan mundurnya pasangan Sukrawan/Artadana, berarti tinggal lima paket pasangan lagi yang akan bertarung memperebutkan jatah PDIP ke Pilkada Buleleng 2007, melalui Rakercabsus. Termasuk di antaranya paket Made Westra/Ketut Kariasa Adnyana dan Putu Bagiada/Arga Pinatih. Sementara itu, paket Made Westra/Kariasa Adnyana tidak gentar dengan perubahan situasi politik yang sangat cepat di internal PDIP ini. Westra yang juga Sekretaris Kota (Sekkot) Denpasar tetap optimistis. Menurut Westra, perubahan situasi politik seperti ini justru menguntungkan dirinya, karena pemilih yang mempunyai hak suara akan memilih dengan hati nurani dan pikiran yang cerdas. Westra yang disebut-sebut sebagai rival terberat Bagiada, mengaku tidak pernah gentar dengan posisi Bagiada saat ini, selama pertarungan politik berada pada koridor: SK 024. Westra mengakui pendukungnya tetap setia. "Saya tidak gentar, kita tetap bersatu dan optimis karena saya yakin kader PDIP pasti akan memilih sesuai dengan hati nurani. Mereka tahu saya selalu mempunyai komitemn terhadap PDIP sejak dulu. Kedua, kita belajar dari sejarah masa lalu. Ingat itu," papar Westra saat dihubungi NusaBali, Sabtu kemarin. Westra mengatakan, dirinya tidak pernah curiga kalau perubahan ini merupakan serangan fajar yang bertujuan untuk mengamankan kursi Bagiada. Sumber: Nusa Bali

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Tjahjo Kumolo mengisyaratkan pada pemilihan gubernur (pilgub) tahun 2008 akan lebih mengutamakan kader PDI Perjuangan. ''Kami belum berpikir untuk menjaring calon independen. Kita tak mau seperti dulu lagi. Orang yang kita pilih tak punya komitmen,'' tegasnya sesaat sebelum memberikan pengarahan internal kepada pengurus PDI-P Bali, Fraksi PDI-P DPRD Bali dan kabupaten/kota se-Bali di Hotel Nikki, Selasa (7/11) malam kemarin.

Menurutnya, calon gubernur dari incumbent pada Pilgub Bali mendatang sudah tak mungkin. ''Pokoknya incumbent untuk cagub mendatang tak mungkin lagi,'' tegasnya.

Selama ini calon incumbent dipilih PDI-P semata-mata calon tersebut mempunyai pengalaman dan namanya sudah terkenal.

Ia mengisyaratkan, pilkada kabupaten dan pilgub menjadi target politik PDI-P. Tahun 2007 ada Pilkada Buleleng, tahun 2008 Pilgub Bali serta Pilkada Gianyar dan Klungkung. Untuk itu pengurus dan kader PDI-P mesti sedini mungkin mempersiapkan diri sebagaimana diamanatkan dalam konferda maupun konfercab.

Menurutnya, pada Pilkada Bali mendatang ada 2,4 juta orang pemilih baru yang mesti digarap. Dari jumlah tersebut, sekitar 18-20 persen merupakan massa mengambang yang mesti disasar karena mereka pemilih pemula yang labil, bahkan terindikasi golput.

Soal adanya polarisasi pada Pilkada Buleleng, ia melihat belum sejauh itu. Meski ada banyak bakal calon bupati, diyakini partainya tak akan pecah. Sebelum menjaring satu paket calon, mesti ada komitmen saling mendukung di antara mereka, jangan saling menyalahkan. ''Kita persilakan cabang untuk menjalankan penjaringan calon sesuai mekanisme partai,'' tegasnya.

Soal isu adanya bakal calon yang nyelonong ke DPP, Tjahjo Kumolo mengatakan itu sah-sah saja. Siapa saja boleh datang ke DPP PDI-P bertemu dengan pengurus, termasuk bertemu  Megawati Soekarnoputri.

Bukan Koalisi

Soal pertemuan Ketua DPD PDI-P Bali AA Ngurah Oka Ratmadi dengan Ketua DPD Partai Golkar Cok. Budi Suryawan, ia menilai itu bukan koalisi menyongsong pilgub, namun upaya menjalin komunikasi antara sesama partai. ''Cok Rat diundang ke Golkar jangan ditafsirkan koalisi. Belum tentu, itu hanya komunikasi,'' ujarnya.

Soal koalisi, ia menegaskan kembali PDI-P tetap mengikuti aturan main di internal partai. Sedangkan koalisi dengan rakyat pasti.  ''Koalisi bisa saja antarpartai, bisa juga dengan calon independen. Yang penting mereka memiliki komitmen yang jelas terhadap partai,'' ucapnya.

Ia juga mengatakan akan tetap melakukan survai terhadap kader atau calon independen yang layak jual. Layak jual artinya namanya sudah dikenal dan diterima di masyarakat. (029)

Sumber: Balipost 

Kemarin Cok Rat - Cok Suryawan Duduk Semeja
DENPASAR - Spekulasi rencana koalisi merah - kuning tampaknya memberi tanda-tanda semakin terang. Tiba-tiba saja Ketua DPD PDIP Bali AAN Oka Ratmadi dengan Ketua DPD Partai Golkar Bali Cok Gede Budi Suryawan duduk semeja dalam dialog hak dan wewenang parpol dalam Pilkada Langsung yang dihelat Kosgoro Bali di Sekretariat Golkar Bali, Sabtu kemarin.

Ini yang pertama kedua tokoh sentral perpolitikan di Bali ini menjadi keynote speaker diskusi politik. Tampak menyertai Cok Rat-sapaan tokoh asal Puri Satria Denpasar ini yaitu, Adenan SE, wakil ketua Bidang Infokom DPD PDIP Bali. Pembicara pembandingnya Ketua KPUD Bali AA Oka Wisnumurti dan dosen Fisipol Unwar Nyoman Wiratmaja, dengan pemandu Gede Rai Misno, ketua KPUD Denpasar.

Untuk diketahui, dua kekuatan inilah pengendali kunci politik di Bali. Tapi Cok Rat diawal presentasinya mengatakan, bahwa kehadirannya murni untuk dialog tanpa embel-embel. Sementara Cok Suryawan yang lebih awal diberi kesempatan presentasi mengatakan, bahwa substansi Pilkada adalah bagaiman memberikan pencerahan politik kepada masyarakat. "Bagi Partai Golkar, kemenangan dalam Pilkada bukanlah tujuan akhir," tegas Cok Suryawan.

Justru yang terpenting, menurutnya, proses Pilkada berjalan dengan semangat, santun dan sukses. "Sukses Pilkada ini diharapkan sesuai filosofi, manang bermartabat dan kalah terhormat," urai mantan bupati Gianyar ini.

Golkar sebagai partai terbuka sangat membuka peluang bagi calon independen, asal sesuai ketentuan mekanisme internal Golkar. Seperti survei dan konvensi. Pilihan ini, lanjut Cok Budi, untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga yang mampu memimpin daerah.

Cok Rat pun bersuara sama. Dia menyebut, substansi didirikannya parpol tak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya menyengsarakan rakyat. "Saya setuju pendidikan politik diarahkan dengan baik. Jangan pada saat jelang pemilu saja ingat partai politik," ungkap mantan bupati Badung ini.

Apalagi, menurutnya, masyarakat Bali sudah punya konsep hidup yang disebut Tri Kaya Parisuda. Dia pun rupanya setuju jika jumlah parpol peserta pemilu dirampingkan. "Memang kalau terlalu banyak partai susah, dan rakyat dibingungkan," ujarnya.

Pengamat politik Nyoman Wiratmaja menegaskan, pentingnya Pilkada karena memang adanya perbedaan. "Kalau semuanya sama, buat apa ada pemilihan," ujarnya disambut tawa. Hanya saja dia mengingatkan, KPUD agar tak mengulangi kesalahan teknis dan pola pada Pilkada sebelumnya.

Sedang Ketua KPUD Bali Wisnumurti mengingatkan tentang kemungkinan adanya hal baru dan mengejutkan di 2008. Antara lain karean pada 2008 akan terdapat 14 provinsi melaksanakan Pilgub dengan melibatkan 100 juta lebih pemilih. Termasuk Pilgub Bali.

Pada saat itu, katanya, konsentrasi parpol terpecah. Di satu sisi disibukkan dengan Pilkada, di sisi lain sibuk dengan persiapan pemilu. "Karena itu bisa saja Pilgub diundur. Inilah pentingnya parpol memberikan pencerahan politik kepada konstituennya," ingat Wisnumurti.(rid)

Sumber: Radar Bali 

Pilkada Buleleng bukan hanya milik PDI-P dan Partai Golkar. Parpol gurem juga tetap ngotot ikut berkiprah dalam hajatan suksesi kepemimpinan lima tahunan di Buleleng. Dihadang wacana verifikasi ulang, parpol gurem yang tak mememuhi syarat untuk ikut pemilu mendatang merasa tak terganggu. Soal verifikasi ulang, perubahan nama atau koalisi, semuanya urusan induk parpol di pusat. Urusan di kabupaten adalah konsolidasi dan tetap solid dalam hajatan pilkada. Akankah ketidakjelasan waktu verifikasi parpol gurem di pusat berpotensi memunculkan konflik antarparpol di Buleleng?

Di Buleleng ada sejumlah parpol gurem, namun tetap eksis menjelang Pilkada Buleleng 2007. Di antaranya PKPB, Partai Pelopor, PNBK, PNI-M, dan Partai PIB. Bahkan, dengan menempatkan 6 anggota legislatif di DPRD, PKPB bisa disebut sebagai partai terbesar ketiga di Buleleng, di bawah PDI-P dan Golkar.

Partai Pelopor pun akan membangun koalisi dengan parpol gurem lainnya, seperti PNI-M, PNBK dan PIB serta PKB dalam Koalisi Pandawa Bersatu. Dengan turut berkiprahnya parpol-parpol gurem dalam Pilkada Buleleng, dipastikan hajatan demokrasi tingkat lokal di Bumi Denbukit itu akan ramai karena banyak pilihan. Namun di sisi lain, keiikutsertaan parpol gurem yang harus diverifikasi ulang, juga berpeluang menimbulkan konflik, jika verifikasi ulang itu terjadi sebelum pilkada.

KPUD Buleleng yang paling risau atas kemungkinan verifikasi itu. Apalagi disebutkan parpol yang tak memenuhi syarat perolehan suara minimal 3 persen secara nasional, akan melebur diri menjadi parpol dengan nama baru. "Bagaimana jika parpol itu sudah melebur diri di pusat, sementara di daerah parpol tersebut memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon untuk mengikuti pilkada," kata Ketua KPUD Buleleng I Wayan Rideng.

Rideng khawatir masalah itu akan memicu konflik di Buleleng. Untuk itu pihaknya melakukan langkah antisipasi dan segera berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sebab, jika partai induknya melebur untuk berubah nama menjadi partai baru, sementara parpol atau gabungan parpol di daerah dalam proses pilkada sudah mencalonkan pasangan kepala daerah, maka pihaknya tak akan bisa gegabah dalam mengambil keputusan karena sangat rawan menimbulkan konflik. "Apalagi kalau misalnya seorang calon kepala daerah diminta untuk melampirkan rekomendasi dari induk partainya, sedangkan induk partainya sudah berubah nama, lantas bagaimana status kepengurusan di daerah," tanyanya.

Sayangnya, hingga pertengahan pekan ini, KPUD Buleleng belum ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Mendagri mengenai verifikasi ulang parpol gurem tersebut. Belum diketahui jelas mengenai ketentuan parpol gurem yang ikut pilkada. Namun, diperkirakan pilkada Buleleng masih aman. Sebab, verifikasi kemungkinan akan dilakukan pada awal tahun 2008, sementara Pilkada Buleleng pertengahan 2007.

Tak Masalah

Sejumlah pimpinan parpol mengaku tak risau atas wacana verifikasi itu. Sebab, verifikasi itu urusan parpol di pusat, sementara pengurus di daerah hanya mengikuti sebagaimana dipaparkan Ketua DPC PKPB Buleleng I Wayan Arta. Hal senada disampaikan Ketua DPC Partai Pelopor Buleleng Luh Kertianing. Anggota DPRD Buleleng ini menduga kemungkinan partainya di pusat akan berkoalisi dengan parpol lain dengan nama baru. Namun, Kertianing tak risau atas wacana verifikasi ulang tersebut.

Ketua Partai Indonesia Baru (PIB) Buleleng Dewa Astawa yakin PIB akan ikut berkiprah dalam Pilkada Buleleng. Soal verifikasi ulang itu diserahkan kepada pengurus PIB di pusat.

Anggota Komisi E DPRD Bali asal Buleleng Ketut Kariasa Adnyana, S.P. juga yakin verifikasi parpol tak mengganggu kiprah parpol gurem di Buleleng. Parpol-parpol gurem masih bisa menggunakan perolehan suara Pemilu 2004 sebagai modal untuk membangun koalisi.

Justru yang lebih menarik dicermati ke mana parpol-parpol gurem itu membangun koalisi. Apakah sesama parpol gurem atau dengan parpol besar? Diakui, keberadaan parpol gurem ini memang lebih dinamis dan pragmatis. Mereka lebih ramping dari parpol-parpol besar sehingga lincah bergerak ke mana-mana. Atas dasar itu, tak ada jaminan parpol-parpol gurem itu akan menelorkan masing-masing satu paket calon kepala daerah. Sebab, tak mustahil dibangun koalisi dadakan karena di antara mereka sangat labil.

Tunggu Parpol Besar

Oleh karena itu, penentuan bakal calon parpol gurem menunggu hasil penjaringan parpol besar seperti PDI-P dan Golkar. Dari hasil ini, mereka akan melihat siapa jago-jago yang bertarung dari kedua parpol tersebut. Selanjutnya bagaimana peluang koalisi partai gurem tersebut? Kalau parpol gurem tak kompak, suaranya akan pecah. Terlebih lagi jika di antara mereka lebih melihat keuntungan finansial ketimbang keinginan mempersatukan parpol gurem. PDI-P dan Golkar akan mengambil manfaat di balik perpecahan itu. Sebab, jika sejumlah parpol gurem berkolaborasi membangun koalisi dengan partai besar, otomatis mereka tak bisa mengajukan satu paket calon. Misalnya, PNI-M, Pelopor atau PNBK yang flatform-nya hampir sama dengan PDI-P, jika memilih berkoalisi, otomatis koalisi yang dibangun antarparpol gurem buyar. Kemungkinan yang sama bisa terjadi pada PKPB yang dikenal sebagai Golkar hijau. Jika PKPB merapat ke Partai Golkar, peluang untuk pencalonan satu paket dari PKPB plus terancam. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi di antara parpol gurem, kendati di antara mereka sudah menyatakan membangun koalisi. (ole/sua)

Sumber: Balipost