Pilkada Bali

Pemkab Gianyar rupanya memberikan perhatian serius terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang. Pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2007.

Alokasi anggaran ini sesuai dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gianyar ke pemkab. Sekkab Gianyar Cokorda Gede Putra Nindia menyebutkan, anggaran tersebut telah dimasukan dalam RAPBD 2007 yang akan dibahas antara eksekutif dengan DPRD. "Jumlah tersebut sesuai dengan yang diusulkan KPU," kata Cok Nindia, kemarin.

Nantinya, anggaran tersebut akan dipakai untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada Gianyar yang kemungkinan di helat akhir 2007 mendatang. Selain dana pilkada yang menjadi perhatian pembahasan adalah dana bantuan sosial yang jumlahnya lumayan besar yakni Rp 25 miliar. Sedangkan dana intensif gotong royong ( IG) jumlah menurun dari tahun 2006 dari Rp 5,8 miliar menjadi Rp 4,2 miliar.

Di bagian lain sekretaris KPU Gianyar Pande Putu Sunartha yang dikonfirmasi Koran ini terpisah membenarkan pihaknya mengajukan anggaran pilkada sebesar Rp 5 miliar. "Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan rencana anggaran pilkada," ujar Pande.

Anggaran tersebut nantinya akan dipakai untuk pengadaan formulir, biaya pegawai hingga berbagai keperluan pilkada. "Juga termasuk anggaran sosiallisasi," cetus Pande.

Jumlah anggaran tersebut menurutnya, sudah inklud dengan kebutuhan pelaksanaan pilkada. Apakah anggaran tersebut sudah cukup untuk mencakup semuanya? Pande berharap anggaran tersebut cukup untuk membiayai semuanya. "Rasanya cukup," ujarnya.

Menurut pria asal Abianbase Gianyar itu, ajang pilkada adalah hajatan penting bagi warga Gianyar untuk menentukan pimpinan daerah yang sah. Menurutnya, peran serta warga Gianyar sangat menentukan suksesnya pelaksanaan pilkada. (sur)

Sumber: Radar Bali 

Anas berharap parpol sungguh-sungguh menjaring dan menyeleksi tokoh Bali. ''Jangan asal comot,'' tegasnya. Menurutnya, ada dua syarat mendasar yang mesti dipenuhi cagub. Pertama, mereka yang layak dicalonkan sebagai pemimpin harus punya akseptibilitas politik di mata rakyat sehingga percaya dengan kepemimpinannya.

Kepercayaan rakyat ini penting agar selama menjalankan roda pemerintahan, pemimpin itu tak diganggu. Selain itu, mempunyai kapabilitas teknis memimpin birokrasi terutama mampu mengoperasionalkan UU dan perda.

Sekretaris DPD PDI-P Bali Nyoman Parta juga berharap Pilkada Bali 2008 mampu melahirkan pemimpin yang kuat. Realita saat ini, posisi tawar Bali di mata pusat sangat lemah. Kata dia, Bali paling dikorbankan dengan lahirnya UU 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Unsur pariwisata sebagai sumber daya lain tak masuk dalam UU 25/1999 sehingga Bali tak memperoleh kontribusi dari keuntungan pariwisata yang disetor ke pusat. Masyarakat berharap hal itu bisa diperjuangkan pemimpin Bali saat ini. Namun rakyat tak banyak berharap melihat kondisi pemimpin Bali saat ini.

Sementara Ketua KPU Bali Drs. A.A. Gede Wisnumurthi semakin gelisah menyusul semakin tak jelasnya pembahasan revisi UU Parpol di DPR-RI. Dia khawatir ketidakjelasan itu akan sangat mengganggu proses politik lokal dan nasional. Pihaknya mendesak paket revisi UU Parpol benar-benar bisa dipercepat penyelesaiannya. Implikasi yang paling berat adalah pada pilkada.

Sementara KPU Bali sendiri masih dihadapkan dilema akan bubarnya KPU saat ini pada Mei 2008 dan KPU kabupaten Juni 2008. Pembubaran pengurus KPU itu justru terjadi pada pertengahan proses Pilkada Bali. ''Status kami benar-benar ngambang menjelang pilkada,'' tegasnya.

Diskusi revisi UU Parpol dan paketnya menjadi perbincangan hangat dari 80 peserta dengan Nusron Wahid dari DPP Golkar. Hal ini menyangkut kontroversi sistem proporsional terbuka dan distrik yang ditawarkan pada Pemilu 2009.

Sumber: Balipost

Ada yang unik dalam acara simakrama tokoh dan para sesepuh Partai Golkar di Inna Grand Bali Beach, Kamis (7/12). Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla tiba-tiba mengangkat tangan Ketua DPD I Partai Golkar Bali Cokorda Gede Budi Suryawan.

Hal tersebut dilakukan setelah Jusuf Kalla ditodong pertanyaan oleh seorang kader dari Jembrana yang memintanya mendukung Cok Suryawan duduk di kursi Bali 1 dalam pemilihan gubernur (Pilgub) nanti. "Kami minta ketua umum dukung Ketua DPD Golkar Bali Bali 1," ujarnya. "Ya kita mendukung. Namun menuju ke sana tetap ada mekanisme. Dan kuncinya adalah mendekatkan diri dengan masyarakat," ujar Jusuf Kalla sembari mengangkat tangan mantan Bupati Gianyar tersebut. Tak ayal, Cok Suryawan yang saat itu mendampingi Jusuf Kalla saat tanya jawab dengan para kader Partai Golkar tanpak tersipu malu. Pada kesempatan tersebut Jusuf Kalla memuji para tokoh dan sesepuh Partai Golkar Bali yang tetap bersemangat dalam memajukan partai. "Atas jasa-jasa beliau lah partai kita bisa tetap kuat dan solid seperti saat ini," terangnya. "Tanpa tekad dan semangat para senior itu, Partai Golkar di usia ke-42 tahun ini tak mungkin akan bisa se-eksis saat ini," tambah Jusuf Kalla. Salah seorang sesepuh Partai Golkar, I Gusti Made Perasu mengatakan tekadnya untuk terus berjuang. "Kita harus tetap optimis untuk kembali membawa Partai Golkar pada masa kejayaan seperti tahun-tahun sebelumnya," tegasnya ditimpali tepuk tangan para peserta simakrama. Beberapa sesepuh Golkar yang hadir dalam acara tersebut diantaranya Dewan Penasihat Golkar Bali Dewa Gede Oka dan Cokorda Pemecutan. Selain itu, hadir pula para pejabat dari Partai Golkar diantaranya Bupati Karangasem Wayan Geredeg, Bupati Badung AA Gde Agung, Wakil Bupati Ketut Sudikerta serta para tokoh lainnya. Sementara dalam sambutannya, terkait serangkain HUT Partai Golkar, di Bali sudah dilakukan berbagai kegiatan sosial. Cok Suryawan yang didampingi Sekretaris Dewa Made Suamba Negara menyebutkan kegiatan sosial yakni membagikan beras untuk 1000 KK miskin sekitar 120 ton. Tahun 2007 pembagian juga akan dilakukan pembagian beras yang sama. Dengan demikian total bantuan yang diberikan sebanyak 240 ton beras kepada 2.000 KK. Cok Suryawan juga mengatakan rangkain HUT Golkar juga diperingati melalui kegiatan penghijauan, safari kesehatan, dan donor darah. Dan puncak acara perayaan pada 26 Desember 2006 mendatang akan diselenggarakan di Kabupaten Karangasem.

Sumber: NusaBali 

REKOMENDASI DPP PDIP jatuh dalam genggaman paket kandidat bupati/wabup Bagiada-Pynatih, tidak membuat warga Buleleng terutama kaum penggemar politik kaget. Karena sejak awal sudah ada indikasi seperti itu.

Sejak pendaftaran kandidat bupati/wabup di DPC PDIP bergulir, sudah muncul pertemuan rahasia incumbent Bupati Putu Bagiada dengan sejumlah elite PDIP di Bali yang membicarakan pemberian rekomendasi bagi Bagiada yang pada suksesi bupati Buleleng tahun 2002 lalu menjadi rival utama kandidat PDIP Nyoman Sudharmaja Duniaji.

Sebagai incumbent (bupati yang sedang menjabat), Bagiada tidak sulit mengumpulkan massa sebagai salah satu syarat untuk meyakinkan para petinggi PDIP terutama di Jakarta. Buktinya saat pendaftaran tanggal 26 Juni 2006 ke panitia pendaftaran kandidat bupati/wabup PDIP, paket Bagiada-Arga Pynatih dikawal dan diantar Forkomdeslu Kabupaten Buleleng pimpinan I Gusti Made Artana bersama ribuan massa pendukungnya.

Kedua tokoh ini dielu-elukan seolah sudah memenangkan pilkada. Dua sekaa balaganjur mengiringi paket ini ke tempat pendaftaran sepanjang dua kilometer lebih dari rumah jabatan bupati di Jalan Ngurah Rai. Begitu turun dari mobil Terrano DK 606 U, Bagiada dan Arga Pynatih langsung ditandu massa pendukungnya dan diturunkan di depan pintu masuk tempat pendaftaran.

Bukan hanya itu. Terlihat sejumlah PNS seperti Kabag Humas dan Protokol Made Widja (saat itu), Mariana (salah satu Kasubag Humas) bersama sejumlah staf Bagian Humas dan Protokol, serta camat juga turut dalam pengawalan itu.

Massa pendukung paket Bagiada-Arga Pynatih atau "Bagar" berkumpul di rumah jabatan bupati Buleleng di Jalan Ngurah Rai No.1 Singaraja. Sejak pukul 08.00 Wita massa yang menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua mulai berdatangan berkumpul di rumah jabatan bupati.

Ketua Forkomdeslu I Gusti Made Artana terlihat sibuk mengatur dan mengarahkan massa yang memadati halaman rumah jabatan bupati.

Sedangkan para kades dan lurah yang tergabung dalam Forkomdeslu bersama Bupati Bagiada dan kandidat Wabup Arga Pynatih duduk di kursi sofa di lobi depan rumah jabatan bupati dalam bentuk lingkaran. Para kades itu antara lain, Kades Padangbulia, Kades Menyali, Kades Mayong, Kades Baktiseraga, Kades Bila, Kades Pemuteran, Kades Sumberkima, Kades Bondalem, Kades Bungkulan, Kades Pegayaman dan masih banyak lagi.

Jumlah kades yang hadir mengawal paket Bagiada-Arga Pynatih ke DPC PDIP sekitar 50-an orang dari total 148 kades/lurah se-Kabupaten Buleleng. Kondisi serupa kembali terjadi Minggu (12/11) ketika digelar Rakercabsus di Hotel Melka Lovina. Para kades, camat, dan staf pemkab "wajib" hadir.

Ternyata Forkomdeslu menjadi bekal kuat bagi Bagiada-Arga Pynatih. Berbekal Forkomdeslu itulah, Bagiada yang background-nya seorang perbankan ini melakukan lobi ke DPP PDIP dan Megawati. Ternyata Bagiada cukup piawai melobi para elite PDIP dari daerah hingga pusat. Akibatnya, lobi-lobinya itu mampu "menaklukkan" DPP PDIP dan Megawati.

Sehingga surat katebelece bernama rekomendasi itu pun digapai Bagiada berpaket dengan tokoh senior PDIP Buleleng Arga Pynatih.(bersambung)

Sumber: Radar Bali 

Jika ingin memenangkan hati rakyat, jago Partai Golkar yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mesti mendekatkan diri dengan masyarakat. Soalnya, masyarakatlah yang akan menjadi penentu dalam pemilihan langsung.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dalam acara simakrama atau silaturahmi dengan sesepuh dan para tokoh Partai Golkar di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (7/12). Ditegaskan Kalla, pola-pola lama dalam merebut sebuah jabatan politis tak bisa lagi digunakan kembali. "Kalau dulu masih bisa minta bantuan Gubernur, Danramil dan lainnya. Tapi, sekarang nggak bisa. Harus langsung kita yang bekerja dan mendekatkan diri dengan masyarakat," tegas Kalla yang didampingi sejumlah fungsionaris DPP Partai Golkar diantaranya Sekjen H Sumarsono, Korwil Bali Enggartiasto Lukito, Andi Mattalata, Tanri Abeng, dan Gede Sumarjaya Linggih alias Demer. Kalla yang berbicara didampingi Ketua DPD I Partai Golkar Bali, Cokorda Gede Budi Suryawan, juga mengingatkan, pendampingan terhadap masyarakat jangan hanya dilakukan menjelang Pilkada semata. Tapi, harus dilakukan secara kontinyu. "Dengan demikian, kita tidak perlu bicara politik terlalu lama dan panjang. Yang perlu kita bicarakan adalah masalah ekonomi dan sosial agar bangsa ini bisa lebih maju," kata Kalla yang juga Wapres. Sebelum berdialog dengan sesepuh dan para tokoh Partai Golkar Bali, Kalla juga sempat menyalami salah satu calon Bupati Lumajang, Jawa Timur dari Partai Golkar, Indah Pakarti S Sos, yang akan maju dalam Pilkada pada Agustus 2008. Ketua DPP Partai Golkar, Andi Mattalata juga sempat memberi arahan khusus kepada Indah Pakarti perihal pentingnya berjuang bersama masyarakat. "Perlu sosialisasi yang kontinyu dan terus menerus untuk menangkap keinginan masyarakat. Dengan demikian seorang figur tidak akan jauh dengan rakyatnya," jelas Mattalata. Di sisi lain, Kalla juga mengatakan tugas memajukan bangsa dan negara sejatinya tujuan utama partai politik. Karenanya, semua partai politik di Indonesia harus bersama-sama tampil membangun dan mamajukan bangsa. Begitu juga dengan keberadaan Partai Golkar, yang akan maju apabila bangsa Indonesia ini maju. "Sebagaimana kita ketahui dalam semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena itu, dengan perbedaan kita memiliki cita-cita, perbedaan juga yang menyatukan bangsa ini untuk mencapai kemajuan." Menurutnya, setiap partai politik mesti mengambil peran kenegaraan. "Bagaimanapun kita tetap harus berjuang untuk menang dalam setiap proses pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif. Tetapi kalau kalah, jangan serta merta kemudian menjadi pihak yang memusuhi yang menang," jelas Kalla. Sebagai partai politik yang telah memasuki usia 42 tahun, Partai Golkar harus lebih peka terhadap lingkungan dan juga memajukan bangsa. "Terpaan politik dalam memasuki era reformasi adalah ujian yang sangat berat bagi Partai Golkar dan bangsa ini. Dengan situasi seperti itu, Partai Golkar mampu eksis dan ini salah satu bukti partai tersebut masih menjadi pilihan rakyat," ungkapnya. Kalla juga mendukung sejumlah program yang dilakukan DPD I Partai Golkar Bali yang ingin tampil lebih dengan dengan masyarakat. "Pemberian bantuan beras maupun pemberdayaan berbagai sektor ekonomi rakyat harus terus dilakukan. Termasuk memberikan pengarahan kepada para pekerja pariwisata, pengerajin dan lainnya," kata Jusuf Kalla. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Bali Cokorda Gede Budi Suryawan, dalam sambutannya mengatakan, upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sudah menjadi tekadnya. "Upaya itu selalu dilakukan untuk mendapatkan simpati masyarakat, seperti yang telah dilakukan kepada keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan sembako," katanya. Kegiatan pemberian sembako yang dilakukan sejak bulan Pebruari hingga Desember 2006 menyasar sebanyak 1.000 kepala keluarga (KK) miskin dengan jumlah beras yang diberikan sebanyak 120 ton. "Untuk melanjutkan program tersebut, Partai Golkar tahun 2007 juga menyiapkan sembako berupa beras dalam jumlah yang sama, dengan demikian total bantuan yang diberikan sebanyak 240 ton beras kepada 2.000 KK," ujar mantan Bupati Gianyar dua kali periode ini. Suryawan mengungkapkan, dalam merayakan HUT ke-42, Golkar Bali juga menggelar kegiatan penghijauan, safari kesehatan dan donor darah. Dan puncak acara perayaan pada 26 Desember 2006 mendatang akan diselenggarakan di Karangasem.

Sumber: Harian NusaBali 

SINGARAJA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menuai protes lagi. Kali ini, sejumlah LSM ternama di Bali seperti LSM JARI Bali dan LSM Gema Nusantara (Genus) yang menyerang LSI yang dipercaya Partai Golkar melakukan survei terhadap sejumlah tokoh menjadi kandidat bupati oleh Partai Golkar dalam pilkada Buleleng 2007 mendatang.

Ketua Badan Pengawasan JARI Bali Wayan Purnamek berbicara keras tentang sikap tidak netral LSI dalam melakukan survei terhadap sejumlah tokoh Buleleng untuk menjadi kandidat bupati Buleleng lewat Partai Golkar. "LSI sebagai sebuah lembaga survei yang dinilai independen harus bekerja profesional dan objektif. Sudah benar kalau LSI dalam melakukan survei menggiring responden untuk memilih salah satu kandidat, yaitu bupati Bagiada. Itu sudah tidak benar dan dimana netralitasnya sebagai sebuah lembaga survei," kritik Purnamek, kemarin.

Tokoh aktivis yang dikenal cukup vocal itu menegaskan, bila LSI tidak netral dan tidak objektif lebih baik dibubarkan saja daripada menggunakan hasil survei lembaga yang tidak netral itu. "Kalau tidak netral, LSI lebih baik tidak usah melakukan survei, ya lebih baik dibubarkan saja. Toh, hasil survei LSI itu hanya digunakan internal Partai Golkar tapi output akan dipakai masyarakat Buleleng, bukan hanya Golkar. Makanya saya tegaskan LSI harus profesional kalau tidak bubar saja. LSI kalau sudah dikendalikan salah satu kandidat lebih baik bubar," desak Purnamek.

"Kalau tidak, kami LSM-LSM di Buleleng akan buat koalisi LSM untuk mengkaji secara politik figur yang lebih layak menjadi bupati Buleleng, daripada LSI yang justru menjadikan Buleleng sebagai lahan bisnis," sorotnya.

Sorotan senada juga disampaikan ketua badan eksekutif LSM Gema Nusantara (Genus) Antonius Sanjaya Kiabeni alias Anton. "Bubarkan saja LSI. Untuk apa melakukan survei toh tidak netral dan menjadi boneka salah satu kandidat," sorot Anton secara terpisah.

Kedua tokoh LSM itu menegaskan bila kinerja LSI cukup seperti itu, lebih baik survei itu dilakukan koalisi LSM Buleleng yang lebih netral daripada jauh-jauh datangkan LSI dari Jakarta namun kinerjanya justru merusak tatanan demokrasi di Buleleng. "Kita akan buat LSI tandingan melakukan survei untuk menentukan kandidat bupati yang layak dan pantas memimpin Buleleng. Bukan kandidat bupati hasil rekayasa LSI dari Jakarta itu," paparnya.

Menurut penilaian LSM Genus, sebenarnya kehadiran LSI itu hanya merupakan sebuah permainan Partai Golkar untuk menyenangkan hati masyarakat. Padahal kenyataannya semua keputusan masih sentralistik di DPP partai sebagaimana partai besar lainnya. Kalau begini, kata Anton, slogan paradigma baru Partai Golkar hanyalah sebuah ungkap lips service, tapi caranya tetap Golkar lama era Orba yang semuanya diputuskan dari Jakarta. "Ini yang harus disadari elite Partai Golkar Bali dan Buleleng bahwa justru LSI yang akan merusak Buleleng dan merusak Partai Golkar Buleleng dan Bali pada umumnya. Karena sekali saja hasil survei LSI tidak dipercaya di Buleleng, maka imbasnya bukan hanya dirasakan LSI itu tetapi juga dirasakan oleh Partai Golkar sebagai partai yang menggunakan jasa LSI dalam menjaring kandidat bupati versi Golkar," tegas Anton.

"Terus terang saya sudah curiga dari awal. Orang-orang di LSI itu kan manusia juga, masak sih dikasih lembaran merah dengan tiga nol itu tidak tergoda. Akhirnya ditarik kesimpulan sementara bahwa Buleleng menjadi ajang bisnis oleh LSI itu," kritik Anton. (frs)

Sumber : Radar Bali