Pilkada Bali

Jika kondisi ini benar-benar menjadi sandungan bagi parpol gurem, idealnya segera ada koordinasi dan desakan strategis ke pusat. Khususnya elite parpol di daerah untuk mendesak elitenya di pusat untuk memperjuangkan. Depdagri yang berwenang mengatur regulasi UU Pemilu termasuk Parpol harus dimintai kepastian lebih awal. Ini mendesak diwacanakan, jika ingin suksesi kepemimpinan Bali benar-benar melahirkan pemimpin yang ideal dan lewat proses yang wajar.

Potensi tersandungnya hak-hak politik parpol gurem ternyata telah mengundang keresahan. Di Bali, reaksi atas kondisi ini telah memantik kebingungan. Ketua DPD Partai Nasiolanis Bung Karno (PNBK) Si Ketut Mandiranatha, S.H. telah bersuara lantang. Ia meminta KPU Bali jangan menebar kebingungan.

Bagi Mandiranatha, hak-hak politik semua parpol haruslah terayomi. Terlebih dalam suksesi kepemimpinan lokal. Parpol gurem walaupun kecil dari segi dukungan massa, yang jelas tetap bisa memberikan warna politik. ''Kebijakan politik pengelolaan daerah Bali tetap harus memberikan ruang kepada parpol-parpol kecil,'' paparnya.

Menurutnya, dominasi kekuasaan pada parpol besar, telah banyak melahirkan intrik politik yang berdasarkan kepentingan kelompok dan kekuasaan. ''Ini tak adil,'' ujarnya.

Namun, harapan itu tampaknya akibat kesalahan penafsiran. KPU selaku lembaga yang akan mengatur tahapan pemilu, sebenarnya sudah mengatisipasi permasalahan dengan membangun wacana potensi konflik lebih awal. Ini kepekaan politik yang ideal. Potensi konflik ini haruslah dikelola dengan pendekatan logika dan politik yang prosedural. ''Tak ada tujuan menghambat laju parpol gurem dalam pencalonan gubernur Bali 2008.''

Setidaknya demikian klarifikasi Ketua KPU Bali Wisnumuti. Untuk memayungi hak-hak politik parpol gurem, KPU idealnya harus melakukan persiapan awal yang lebih matang. KPU haruslah berani membangun kesadaran berpolitik peserta pemilu dengan membangun ruang pilkada Bali 2008 lebih awal. Haruslah ada limit waktu yang terukur dan pas bagi warga Bali untuk mencermati calon gubernurnya. Masyarakat Bali haruslah diberikan penyadaran politik yang bijak, bukan diracuni dengan ambisi politik sejumlah politisi dan partai politik. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, peran parpol untuk membangun kedewasaan berpolitik tetap akan dipertanyakan. Ini akan menjadi kontradiktif dengan besarnya kucuran dana pemerintah untuk membiayai politisi dan proses politik. * dira arsana

Sumber: Balipost 

Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Bali IGB Alit Putra nampak santai menyikapi suksesi pimpinan Bali pasca-Dewa Beratha. ''Kalau ada anugerah Ida Sang Hyang Widhi dan ditunjuk partai tentu saya siap memimpin Bali,'' ungkap Alit Putra, selaku pribadi, ia siap untuk maju bersaing dalam memperebutkan kursi nomor satu di Bali. Namun, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Selain perlunya restu dari partai juga koalisi dengan partai lain merupakan bagian penting. Hal ini disebabkan peraihan suara PD saat ini baru 5,5 persen. ''Padahal untuk bisa mengorbitkan calon minimal punya suara 15 persen,'' jelasnya. Jadi, masih kurang 9,5 persen. Kekurangan inilah akan dicarikan melalui koalisi dengan partai lain.

Untuk koalisi ini diakui sudah ada sejumlah parpol yang sempat membicarakan bersamanya. ''Namun, baru sebatas tingkat lobi,'' jelasnya tanpa merinci partai mana saja itu.

Lantas kalau berkoalisi apa posisi Pak Alit? Dikatakan belum ada pembicaraan soal itu. Namun, akan sangat tergantung situasinya nanti, sebab pilkada gubernur dinilainya masih cukup jauh waktunya.

Ditanya apa komitmennya terhadap pembangunan Bali ke depan, Alit Putra yang kini tengah menyelesaikan pendidikan S2 di Unhi mengatakan akan fokus pada ajeg Bali. Ajeg Bali dinilainya penting bagi Bali ke depan. Ia menginginkan ajeg Bali dilandasi toleransi antaragama dan antarbudaya. Dengan demikian, Bali betul-betul ajeg dalam arti luas.

Dalam hal ekonomi, sektor pertanian dan pariwisata dinilainya pantas mendapat perhatian serius. Sinergi kedua sektor ini didukung dengan  faktor keamanan yang stabil akan menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Di awal penjelasannya, Alit Putra mengatakan media massa berperan besar dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Mantan Bupati Badung ini bahkan memuji peran KMB (Kelompok Media Bali Post) dalam memajukan berbagai aktivitas pembangunan di Bali. ''Kami siap mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang dirintis KKB,'' jelas Alit Putra yakin. (lit)

Sumber : Balipost 

Kemunculan tokoh non-puri dari luar partai (non-partisan) yang akan mewarnai bursa Pilkada Gianyar, akhir 2007 depan, semakin menguak konspirasi politik di bumi seni ini. Salah satu konspirasi yang mulai menyembul adalah kekuatan non-puri, di mana mereka akan mengandalkam soroh sebagai lokomotif pendongkrak perolehan suara.

Ada sejumlah tokoh non-puri yang disebut-sebut berpeluang maju ke Pilkada Gianyar, sekalipun hanya favorit untuk posisi calon Wakil Bupati. Mereka adalah Dewa Putu Wardana (kini Wakil Bupati dan sekaligus Ketua DPC PDIP Gianyar), Nyoman Parta (kini Sekretaris DPD PDIP Bali, red), I Wayan Suryawan (Ketua DPC PNBK Gianyar), I Wayan Nuastha (Wakil Bendahara DPD II Partai Golkar Gianyar), dan Putu Kusuma Negara (fungsionaris DPD I Partai Golkar Bali).

Sedangkan tonoh non-puri yang juga non-partisan yang dianggap berpeluang meramaikan bursa Pilkada Gianyar adalah I Ketut Purwa (pengusaha dan tokoh dari Dewsa Buruan), I Made Sutama (pengsaha dari Desa Celuk, Sukawati), Dewa Putu Sutanaya (adik Gubernur Bali Dewa Made Beratha), Ir Wijana Sangging (mantan Dirut PDAM Gianyar), Made Budiasa (Perbekel Peliatan), dan I Made Suisma (mantan Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar).

Hasil pemetaan konspirasi politik pra-Pilkada yang sedang berkembang di Gianyar, beberapa kalangan mengakui bahwa penggalangan dukungan politik calon Bupati/calon Wakil Bupati yang mengandalkan komunitas soroh, klan, keturunan, dan lainnya, rentan pergesekan politik di masyarakat.

Tapi, perburuan posisi politik yang menggunakan soroh sebagai gerbong kekuatan, memang tak bisa dipungkiri. Sebab, sejak zamannya, cara ini merupakan terobosan cukup afdol untuk mengeruk perolehan dukungan suara bagi kalangan politisi di Kabupaten Gianyar, bahkan di gumi Bali umumnya. Karena itu, para tokoh puri, tokoh partai, tokoh non-puri, dan non-partai, yang ingin maju merebut posisi jabatan Bupati, akan melirik pasangannya (calon Wakil Bupati) dengan menimbang kekuatan pendukung dalam soroh-nya.

Salah satu indikasi perjuangan politik di Pilkada Gianyar yang akan memanfaatkan kiblat soroh adalah adanya rencana paruman KDS (Kelompok Dalem Sukawati) tingkat kabupaten. Paruman yang akan dilaksanakan sekitar akhir Agustus 2006 ini, tiada lain untuk menyatukan visi dan misi, serta taktik dan strategi perjuangan KDS dalam suksesi kepemimpinan Gianyar, lewat Pilkada---pasca kepemimpinan Bupati AA Gde Agung Bharata SH.

Apalagi, KDS memiliki dua tokoh yang sama-sama berpengaruh, yakni Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace dan Tjokorda Gede Raka Kerthyasa alias Cok Ibah, untuk maju sebagai balon Bupati. Kedua tokoh dari Puri Ubud ini sama-sama memiliki dukungan kuat untuk maju dalam Pilkada Gianyar nanti. Jejak perjuangan politik KDS itu, bisa jadi, akan menjadi inspirasi politik yang mengagumkan bagi para tokoh non-puri untuk ikut berjuang di medan Pilkada Gianyar, melalui komunitas sorohnya masing-masing.

Seperti halnya langkah KDS, tokoh Puri Gianyar yang kini menjabat Bupati, AA Gde Agung Bharata, tentu tak akan kalah sigap untuk memperkuat dukungan melalui jaringan soroh-nya, yakni KDM (Keluarga Dalem Manggis). Di luar KDS dan KDM, di Kabupaten Gianyar juga terdapat Maha Gotra Sameton Tirta Harum yang diketuai Dewa Putu Wardana (kini Wakil Bupati Gianyar, red). Peluang Wardana untuk merebut jabatan Bupati Gianyar makin terbuka lebar, karena politisi kalem asal Ubud ini sedang mengendalikan partai besar, yakni DPC PDIP Gianyar.

Selain itu, Wardana juga punya pengaruh signifikan di kalangan pendukungnya, terutama di Maha Gotra Sameton Tirta Harum. Dihubungi NusaBali, Wardana mengakui perjuangan politik melalui komunitas tradisional soroh di Bali masih sangat kental. Namun, dia mengakui, dalam beberapa kali pertemuan informal maupun formal melalui paruman Maha Gotra Sameton Tirta Harum, belum pernah dibicarakan tentang rencana dirinya meramaikan bursa Pilkada Gianyar tahun depan.

Wardana mengakui, Maha Gotra Sameton Tirta Harum merupakan wadah pakilitan sameton (ikatan persaudaraan) untuk ngayah kepada Ida Batara Kawitan dan sekaligus menjaga agar keluarga besar Tirta Harum yang mencapai 70.000 jiwa lebih tidak sampai terpecah. "Terus terang, saya belum bilang apa-apa sama sameton (Maha Gotra Sameton Tirta Harum, red). Kalau sameton mengetahui saya maju ke Pilkada Gianyar, pasti otomatis akan ada ikatan batin pasemetonan," jelas Ketua DPC PDIP Gianyar ini.

Eksistensi Maha Gotra Sameton Tirta Harum di Bali sendiri telah diakui banyak kalangan, terutama karena mereka memiliki tokoh sentral yakni Dewa Made Beratha. Mantan Sekda Bali itu kini menjabat sebagai Gubernur Bali untuk kedua kalinya. Dewa Beratha juga punya adik kandung yang cukup kuat ketokohannya di pasametonan, yakni Dewa Sutanaya.

Ditanya kemungkinan Dewa Sutanaya juga maju sebagai calon Bupati Gianyar dalam Pilkada mendatang, Wardana mengatakan, pihaknya pasti sama-sama bisa memegang komitmen pakilitan sameton. "Prinsipnya. kami tak akan terpecah hanya karena perhelatan Pilkada Gianyar," tegas Wardana.

Sementara itu, Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) dan Maha Semaya Warga Pande juga tak mustahil menjadi komunitis yang sangat diperhitungkan pada Pilkada Gianyar mendatang. Apalagi, dua komunitas warga ini dikenal sangat solid dalam mengemban perstuan dan kesatuan antar-warganya. Selain itu, MGPSSR dan Maha Semaya Warga Pande adalah warga terbanyak yang menghuni gumi Bali, termasuk Gianyar, dibandingkan komunitas lainnya.

Ketua II MGPSSR Kabupaten Gianyar, Gede Windia Berata, yang dihubungi NusaBali, juga tak menampik bahwa pada saatnya nanti, MGPSSR akan menjadi incaran para kandidat Cabup/Cawabup dari warga Pasek dan non-Pasek untuk memperoleh dukungan politik dalam Pilkada. Laki-laki gede ganggas (bertubuh tinggi besar) asal Desa Sengguan, Gianyar ini menilai sah-sah saja ada harapan politik soroh, sepanjang tidak menimbulkan keretakan, baik internal maupun eksternal.

Windia Berata juga melihat adanya kemungkinan kuat para tokoh non-partai akan melakukan tawaran politik di Pilkada, melalui sorohnya. "Lebih penting lagi, jangan karena ada dukung-mendukung politik di Pilkada ini, lantas terjadi pengkotak-kotakan di masyarakat," ujar Ketua Maha Yowana Maha Gotra Pasek Provinsi Bali ini.

Sumber : Nusa Bali

Pilkada Gianyar akhir tahun 2007 mendatang dipastikan akan menjadi hajatan paling menarik dibanding perhelatan politik serupa tahun-tahun sebelumnyai. Sebab, inilah untuk pertama kalinya Bupati Gianyar dipilih langsung oleh rakyat. Namun, paket pasangan berdasarkan demografi Gianyar dan konsep Brahmana-Ksatria diyakini tetap akan unggul.

Analisis politik yang dirangkum NusaBali, Pilkada Gianyar 2007 yang akan melibatkan rakyat memilih secara langsung tersebut, menjadikan para pialang politik setempat mulai mengutak-atik paket cabup/cawabup dengan kunci rujukan demografi. Bahkan, sebuah paket diyakini lebih afdol bisa memenangkan Pilkada jika paket itu sekaligus diperkuat panunggalan konsep Brahmana-Ksatria.

Rujukan demografi dimaksud karena sejumlah pialang Pilkada lebih yakin jika bisa menampilkan paket pasangan yang masing-masing berasal dari wilayah Kecamatan Gianyar-Sukawati/Ubud. Sebab, dua zone politik, terutama Sukawati, sama-sama punya pemilih yang jumlahnya dua kali lipat dari jumlah pemilih di Kecamatan Tegallalalang atau Tampaksiring.

Rujukan ini akan menjadi pijakan untuk mengakit paket, karena sejarh mencatat Kabupaten Gianyar berada pada garis demarkasi politik antara wilayah barat dan timur. Demarkasi tersebut seirama dengan kondisi riil politik demografi Kabupaten Gianyar yang berada pada zone barat yang diwakili Sukawati/ Ubud dan zona timur dengan civic center di Kota Gianyar---ber-back up zone politik Kecamatan Blahbatuh. Pertimbangan demografi politik ini akan terpadu dengan konsep panunggalan Brahmana-Ksatria. Dari dua timbangan itu, paket cabup-cawabup yang berpeluang tampil di Pilkada Gianyar, antara lain, Dewa Putu Wardana (Ketua DPC PDIP Gianyar) berpaketan dengan Ida Bagus Agung Sudira (mantan Sekda Gianyar yang kini telah memasuki masa pensiun). Kebetulan, nama Ida Bagus Agung Sudira asal Geria Serongga, Gianyar, telah dikantongi oleh beberapa kader DPC PDIP untuk bisa berpaketan dengan Wardana, yang asal Ubud Kelod. Pertimbanganya, selain karena ketokohan sebagai panglingsir geria, Sudira juga memliki akses massa yang kuat.

Ini dibuktikkan dari adanya kekuatan pendukung fanatik di kalangan geria pada putra Sudira, yakni Ida Bagus Megayana, yang berhasil meraup suara terbanyak dibandingkan caleg PDIP lain pada Pemilu 2004 lalu. Hanya karena kalah urutan posisi, mengakibatkan belum berhasil duduk di DPRD Gianyar. Bukan sesuatu yang mengejutkan pula jika Partai Golkar Gianyar akan membuat paket dengan mempertimbangkan demografi politik berlandaskan tatanan panunggalan Brahmana-Ksatria itu. Terlepas dari paruman KDS (Kelompok Dalem Sukawati) di Puri Ubud nanti merekomendasikan Tjokorda Raka Kerthyasa alias Cok Ibah atauTjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace untuk maju ke Pilkada, maka peluang pasangannya tak akan jauh dari kalangan brahmana yang nota bene asal wilayah Kecamatan Gianyar. Dari analisis dan hembusan angin politik yang terjadi belakangan di tingkat kader Partai Golkar Gianyar, nama Cok Ibah berpotensi kuat berpaketan dengan Ida Bagus Gaga Ardhana yang kini Kapendam IX/Udayana. Gaga adalah putra Geria Kawan Gianyar yang memiliki dukungan fantastis dari kalangan keluarga veteran dan Pemuda Gianyar. Pertimbangan lain, kalangan Brahmana memiliki komunitas dharmopadesa, meski lembaga ini tidak identik dengan perjuangan politik kalangan Brahmana di Bali umumnya. Tapi, fakta tak yang bisa dipungkiri adalah perjuangan politik kalangan Brahmana di Bali sangat solid, sehingga berhasil mendudukkan Ida Bagus Gede Agastia dan Ida Ayu Mas asal Gianyar sebagai anggota DPD RI.

Selain itu, kalangan Brahmana memegang teguh bhisama Batara Lelangit Dhanghyang Dwijendra dalam bentuk Dwijendra Tattwa, yaitu brahmana muang ksatria bhinneka, tunggal ika ya. Artinya, Brahmana dan Ksatria adalah dua kaum yang berbeda, namun keberadaannya satu. Bishama ini pula menjadi penguat jika tokoh kalangan Ksatria terutama puri akan mengincar pasangan dari kaum Brahmana. Bahkan Cok Ace-jika harus maju sebagai cabup Gianyar---tak tertutup kemungkinan melirik pasangan dari kalangan Brahmana ini. Tapi, Cok Ace punya bargaining politik bergengsi karena popularitasnya. Hanya saja, salah satu tokoh Puri Ubud yang Ketua DPD PHRI Bali ini belum punya 'kendaraan pribadi' alias partai, sehingga dia perlu berhitung cermat jika ikut mencari paket dengan pertimbangan dukungan kalangan Brahmana tersebut. Karenanya, Cok Ace akan mendapatkan pasangan cawabup dengan landasan konsep asih bhakti atau antara dirinya dari kalangan puri dan pasangannya dari non-puri. Karenanya, meski tak terang-terangan, Cok Ace kini sedang diincar sejumlah tokoh non Brahmana dan non-puri yang merasa siap menjadi paket posisi cawabup. Hanya saja, Cok Ace hingga kini masih terfokus menanti paruman KDS untuk merekomendasikan nama dirinya atau Cok Ibah yang maju kei Pilkada nanti. "Saya belum berpikir tentang paket memaket itu," ujarnya.

Dihubungi NusaBali, Dewa Putu Wardana tak menampik jika para kadernya di bawah menghembuskan nama dirinya berpasangan dengan Ida Bagus Agung Sudira. Dia menilai hembusaan politik itu masuk akal, karena kadernya melihat tokoh Geria Serongga tersebut punya image tak tercela, berpengalaman di birokrasi dan politik, serta dekat dengan masyarakat. Wardana juga membenarkan adanya demarkasi politik di Kabupaten Gianyar antara barat dan timur. "Ini 'kan sudah terjadi sejak lama. Tanpa bermaksud apa-apa, keberadaan ini harus terjaga agar terjadi keseimbangan di Gianyar barat dan timur," jelas Wardana yang juga Wakil Bupati Gianyar. Berita sebelumnya, kemunculan tokoh non-puri dari luar partai (non-partisan) yang akan mewarnai bursa Pilkada Gianyar 2007 nanti, makin menguak konspirasi politik di bumi seni ini. Salah satu konspirasi yang mulai tertebak adalah kekuatan non-puri. Karena popularitasnya di Gianyar yang rata-rata sedang, mereka akan mengandalkam kekuatan soroh sebagai lokomotif pendongkrak perolehan suara di Pilkada nanti. Hasil pemetaan konspirasi politik pra Pilkada yang sedang berkembang di Kabupaten Gianyar, beberapa kalangan mengakui penggalangan dukungan politik cabup/cawabup yang mengandalkan komunitas soroh, klan, keturunan dan lainnya, memang rentan menimbulkan pergesekan di masyarakat. Namun, perburuan posisi politik yang menggunakan soroh sebagai gerbong kekuatan, tak bisa dipungkiri. Sebab sejak zamannya, cara ini merupakan terobosan cukup afdol untuk mengeruk perolehan dukungan politik bagi politisi di Gianyar, bahkan di Bali umumnya.

Karena itu, para tokoh puri, tokoh partai, tokoh non-puri dan non-partai, yang ingin maju merebut posisi jabatan bupati, tak memungkiri akan melirik pasangannya (cawabup,Red) dengan menimbang kekuatan pendukung dalam sorohnya.

Sumber : Nusa Bali 

I Wayan Gerya, pengamat budaya dan pengajar Antropologi Universitas Udayana, dalam dialog budaya di Denpasar beberapa waktu lalu mengatakan "Karakter dasar orang Bali cenderung menempatkan kubu berbeda sebagai musuh, bukan mitra setara yang kompetitif dan terbuka untuk sinergis. Selain itu, kepercayaan publik terhadap lembaga formal kini sedang dalam titik rendah karena stagnasi reformasi".

Gerya melihat pilkada di Bali berpotensi konflik, seiring berbagai fakta sosial dalam kehidupan riil. Gerak provokasi perlu dipahami dan dicermati agar semua pihak tidak terjebak eforia pilkada yang berlebihan.

Namun demikian Gerya juga melihat kekuatan utama masyarakat adalah tingginya aspirasi mereka tentang pilkada damai. Aspirasi jelas terkait citra dan identitas Bali sebagai daerah tujuan wisata budaya. Namun di sisi lain, etika dan etos masyarakat Bali kini sedang rapuh sehingga potensial terjebak dalam kondisi tegang dan khaosistik.

PILKADA itu singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sah secara hukum. PILKADA juga merupakan proses pergantian kepemimpinan, dalam hal ini masyarakat Bali memilih Gubernur, Bupati atau Walikota secara langsung sesuai dengan aspirasinya.

Dasar hukumnya adalah pasal 18 ayat (4) UUD 1945, UU 32 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 s/d 119, serta PP tentang Pilkada Nomor 6 Tahun 2005.

Kalau dulu Gubernur, Bupati atau Walikota yang memilih adalah DPRD. Sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Syarat pemilih adalah penduduk WNI yang terdaftar sebagai pemilih, sudah berumur 17 tahun/sudah/pernah menikah, tidak terganggu jiwanya, tidak dicabut hak pilihnya, berdomisili di daerah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Yang dipilih adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi perolehan sekurang-kurangnya 15% kursi DPRD atau 15% suara dari suara sah dalam Pemilu DPRD di daearah tersebut.

Yang menyelenggarakan adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara, sama seperti coblosan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lalu.

Pemenangnya adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih 50% dari suara sah, atau apabila tidak mencapai 50% lebih, maka diantara pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% suara sah, yang terbesar dinyatakan sebagai pemenang.