Pilkada Bali

Bagiada Dapat Angka 3 Secara Niskala, Sugawa Tembus Nomor 1
Empat paket bupati dan wakil bupati Buleleng telah memegang "sertifikat" untuk maju ke pilkada 12 Juni mendatang. Itu didapatnya pada penarikan undian nomor Rabu kemarin. Dari empat kandidat, dua calon bupati punya cerita menarik soal perolehan nomor.

FRANCELINO XXF, Singaraja

PARA pasangan kandidat bupati/wabup, Rabu kemarin semuanya
berkumpul di Sekretariat KPUD Buleleng Jalan A.Yani No.95 Singaraja minus Made Westra SH, yang berhalangan hadir.

Para kandidat itu incumbent Drs Putu Bagiada MM, bersama pasangannya Drs Made Arga Pyantih (PDIP), Nyoman Sugawa Korry SE Ak,MM dan Luh Kerthianing (Golkar/KMBB), Ketut Englan (KK)
serta Ir Nyoman Ray Yusha MM bersama paketnya Luh Putu Febri Antari.

Pelaksanaan rapat pleno dengan agenda tunggal penarikan undian nomor urut pasangan kandidat diwarnai senyum dan tawa para kandidat. Mereka
terlihat begitu akrab diwarnai senda gurau.

Usai penarikan undian nomor urut pasangan kandidat, masing-masing kandidat mencoba menganalisa nomor yang didapatnya dengan nasibnya.
Tidak kalah lucunya incumbent Bupati Putu Bagiada ketika ditanyai soal joki tidaknya angka tiga yang didapat dalam undian nomor urut yang kebetulan pasangan Bagiada-Arga mendapat nomor urut tiga. "Angka
tiga bagi saya joki sekali," ujar Bagiada kepada Koran ini.

Sedangkan pasangannya Made Arga Pynatih yang mendengar itu hanya tersenyum saja. Menariknya, incumbent Bagiada mengaku sudah tahu sehari sebelumnya bahwa dia akan mendapat nomor urut tiga dalam pilkada kali ini.

Darimana dia tahu angka itu? Sebagaimana biasanya, Bagiada mengaku dirinya sudah lebih dulu mengetahui akan dapat nomor urut tiga setelah melakukan komunikasi secara niskala dengan Sang Penguasa jagat
raya ini. "Saya sudah tahu sebelumnya akan dapat angka tiga ini setelah saya meminta ke atas (sang pencipta, Red)," papar Bagiada sambil tersenyum.

Angka tiga ini bagi Bagiada dan Arga memiliki makna mendalam karena mengandung tiga unsur yang disebut Tri Yudha Sakti yakni Brahma (Dewa Api), Wisnu (Dewa Air), dan Iswara (Dewa Angin).

Lain lagi dengan kandidat bupati dari Golkar Nyoman Sugawa Korry. Pasangan Sugawa Korry - Kerthianing yang kebetulan mendapat nomor urut pertama menyebutkan angka satu yang diraih dalam undian kemarin sebagai pertanda pasangan ini akan keluar sebagai kampiun dalam pesta demokrasi bernama Pilkada yang pencoblosannya dilaksanakan 12 Juni 2007 mendatang.

"Pasti menjadi nomor satu dalam pilkada ini. Wong angka yang didapat saja sudah nomor satu," tandas Sugawa Korry tersenyum.

Bahkan Sugawa Korry sempat bekelakar dengan Gede Indria SH, wakil ketua DPC PDIP Buleleng dengan menyatakan Indria akan memilih nomor satu karena ingin nomor satu alias menang. "Pak Indria pasti milih
nomor satu. Kalau ingin menang harus nomor satu," canda Sugawa sambil setengah kampanye kepada rivalnya itu. "Pasti mau jadi nomor satu tapi pilih nomor tiga," timpal Indria sambil tertawa lepas.

Sugawa Korry pun sempat menggoda Ketua Desk Pilkada Buleleng yang juga Sekkab Ir Ketut Ardha MSi."Ini pakai benang yang sama, kayaknya mau menjadi tim sukses Sugawa Korry," demikian Sugawa ketika bertemu Ardha di halaman KPUD. Ardha yang mendengar itu hanya tersenyum saja.(*)

Sumber: Radar Bali 

KOALISI dalam pilgub bukan semata mengakomodasi kepentingan partai, namun lebih mengedepankan kepada komitmen menjaga keajegan Bali. Demikian pernyataan  Drs. Dewa Rai Budiasa, Made Arimbawa, S.H. I Gusti Ketut Adhiputra, S.H., Wisnumurti, Dr. Kartini dan Ketut Erawan, M.A.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali Arimbawa berpendapat, idealnya koalisi pada pilgub hendaknya lebih mengutamakan pengelolaan Bali ke depan ketimbang kepentingan antarparpol. Aspek menjaga Bali itu lebih ditekankan kepada menjaga adat dan budaya, tata ruang dan lingkungannya, termasuk nilai kearifan lokal. ''Jangan sampai ada orang mendadak kepingin menjadi calon, padahal tak kenal apa sesungguhnya  yang diinginkan rakyat Bali,'' katanya.

Menurut Rai Budiasa, koalisi antarparpol besar menjamin kondisi Bali lebih kondusif. Kondisi aman dan kondusif itu tak hanya diperlukan di kalangan pariwisata, tetapi Bali keseluruhan. Selain itu koalisi ini harus melahirkan pemimpin yang mampu menjaga Bali.

Arimbawa mengakui kondisi Bali saat ini masih memprihatinkan. Prihatin masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan, tercabiknya kawasan suci seperti Loloan Tukad Yeh Poh serta aspek otonomi daerah di kabupaten lebih menonjolkan target meraih pendapatan ketimbang menjaga kelestarian alam dan budaya Bali. Selain itu, koordinasi antardaerah sangat lemah sehingga kerap terjadi tumpang tindih dalam penanganan masalah tertentu seperti pendatang.

Atas dasar itu, mulai saat ini perlu dicermati dan dianalisis figur-figur calon pemimpin Bali yang bisa berkoalisi. Adalah wajar figur yang mampu menyatukan semua komponen termasuk aspek penjagaan Bali mendapat dukungan luas masyarakat.

Ketua KPU Bali A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. menyatakan wacana koalisi merupakan momen positif untuk membangun persamaan persepsi dalam melahirkan pemimpin Bali yang ideal. Koalisi parpol juga diharapkan banyak pihak bisa menjadi atmosfir terbangunnya harmonisasi dan stabilitas Bali.

Ia berharap koalisi parpol akan mempersempit ruang terjadinya gangguan stabilitas wilayah karena pesta politik. Elite parpol haruslah memiliki tanggung jawab moral untuk  tetap menjaga stabilitas Bali. ''Koalisi parpol akan membuat penjaringan figur yang berkualitas sebagai pemimpin Bali akan lebih efektif. Parpol haruslah bisa memberikan alternatif pilihan figur yang berkualitas kepada pemilih di Bali,'' ujarnya.

Dalam kaitannya dengan Pilgub Bali 2008, koalisi parpol idealnya berangkat dari agenda politik yang sama, yakni terpilihnya pemimpin yang ideal dan terjaga stabilitas Bali.  ''Parpol yang membangun koalisi juga harus konsisten. Umumnya koalisi pecah karena masuknya kepentingan pragmatis ekonomis. Ke depan untuk membangun pencitraan yang positif di kalangan politisi, pengelolaan pesta politik hendaknya tetap berangkat dari keinginan untuk membangun Bali,'' sarannya.

Pengamat adat dan budaya Wayan P. Windia, S.H., M.Si. menilai keputusan politik yang diambil elite politik ke depan harus benar-benar berpihak pada kepentingan krama Bali. Dalam konteks pilkada termasuk agenda politik lainnya, kader parpol hendaknya membangun kekuatan politik demi terbangunnya atmosfir harmonisasi Bali, bukan semata berlatar obsesi untuk berkuasa. ''Saya berharap elite parpol benar-benar bisa menjadi pengawal Bali yang ideal. Masalahnya, kebijakan politik dan strategi penyelamatan Bali lahir dari politisi yang dipercaya menduduki jabatan politik,'' ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Ketut Adhiputra, S.H. menyambut hangat pemikiran tersebut. Sebab, dari koalisi itu pemimpin yang lahir kelak tak akan terlalu pusing harus memikirkan balas jasa. ''Yang pasti hasil koalisi ini akan membuat pemimpin terpilih lebih banyak bisa membela kepentingan rakyat,'' jelasnya.

Bukan hanya Adhiputra yang mendukung koalisi parpol. Rekannya yang juga Wakil Ketua DPRD Bali, Purwa Arsana, S.T., bahkan melihat banyak manfaat dari koalisi ini. Selain hemat biaya, tak perlu banyak janji, juga figur yang lahir bisa lebih fokus pada tugasnya pada pembangunan yang berorientasi pada rakyat, bukan pada partai. ''Apalagi kalau ini dilakukan parpol besar,'' tambahnya.

Karena itu, ia berharap ke depan koalisi yang terbentuk mampu membawa Bali lebih baik dalam berbagai suasana. Soal model koalisi, baik Adhiputra maupun Purwa Arsana tampaknya tak terlalu mempermasalahkannya. Yang penting bagaimana koalisi itu bisa membawa kesejahteraan dan keharmonisan bagi seluruh rakyat.

Pengamat lingkungan Dr. Ni Luh Kartini, M.S. menyatakan pemimpin Bali ke depan harus belajar dari reaksi alam yang mulai melakukan perlawanan terhadap keserakahan manusia.  ''Pemimpin Bali ke depan harus banyak belajar dari hukum sekala-niskala. Jangan menjadi pemimpin Bali yang terkutuk karena keserakahan untuk mendapat dana pelicin atau egoisme yang kuat,'' sarannya.

Terhadap wacana koalisi, ia berharap pilihan figur diarahkan kepada tokoh yang benar-benar punya komitmen dan keikhlasan mengabdi pada Bali. Koalisi janganlah diarahkan pada bagi-bagi kursi kekuasaan antarparpol. ''Sebagai orang Bali saya berharap calon pemimpin yang ditawarkan parpol memiliki kedekatan selera dengan krama Bali. Tokoh yang dicalonkan bukan karena kemampuannya membayar kendaraan politik,'' ujarnya.

Pengamat politik UGM Dr. Ketut Putra Erawan, M.A. juga meminta politisi lokal segera melakukan pemetaan terhadap permasalahan kekinian dan yang akan datang dihadapi Bali. Bali yang dilaporkan makin menyempit dan bopeng, menurutnya, adalah masalah serius yang harus diatasi. Perimbangan investasi fisik dengan beban alam Bali haruslah dikaji. ''Pemetaan masalah yang ada akan mempermudah parpol mencarikan figur yang sekiranya mampu mengatasi masalah Bali ke depan,'' ujarnya. (tim BP)

Sumber:Balipost 

Walaupun kalah dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2004 beberapa waktu lalu, John F Kerry, senator Partai Demokrat dari Massachusetts memperoleh pujian dari pengamat strategi kampanye. Kerry dianggap memiliki pemahaman yang tepat terhadap pemanfaatan Internet. Memang website Kerry saat itu didukung puluhan website lain yang dibangun oleh para pendukungnya secara sukarela dan terjadi saling interaksi antar mereka. Kerry dinilai telah membuka peluang dan akses agar konstituennya saling berinteraksi dalam mendukung kampanyenya di Internet. Kinipun Kerry masih memanfaatkan websitenya untuk kampanye kesehatan anak-anak.

Internet untuk media Kampanye

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai optimisme akan peran pentingnya di masa depan sebagai media komunikasi utama, yang menawarkan berbagai kemudahan di berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk politik dan demokrasi. Dalam pasal 56 pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 poin c tertulis bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui: penyebaran melalui media cetak dan media elektronik. Dari sini cukup jelas bahwa peran teknologi informasi merupakan kebutuhan yang cukup vital, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah.

Sejarah penggunaan teknologi informasi, khususnya Internet untuk kampanye dimulai tahun 1992 ketika Jerry Brown, Gubernur California yang mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika memanfaatkan electronic mail (Email) sebagai media kampanye. Tahun 1998 Jesse Ventura menjadi orang pertama yang berhasil menjadi gubernur Minnesota berkat inovasinya memanfaatkan Internet (Sumber: PoliticsOnline.Com). Tahun 2000, Bill Bradley, calon presiden Amerika dari partai Democratic menjadi orang pertama yang berhasil meraih $1 Million untuk dana kampanyenya melalui Internet.

Edward Cone, editor Wired magazine dalam tulisannya pada Baseline Magazine (17/11/2003) berpendapat, Dengan Internet, suatu kampanye efektif menciptakan suatu komunitas yang atas kehendaknya sendiri turut memasarkan kandidat yang dipilihnya. Apabila itu terlaksana dengan baik, sang kandidat tidak akan dapat– atau ingin— untuk mengendalikan itu. Sedangkan Joe Trippi, ketua Silicon Valley yang pernah menjadi manajer kampanye dari Edward M. Kennedy hingga Howard Dean (USATODAY 14/7/2003) mengatakan "Kita benar-benar sedang memberi lebih banyak peran kepemimpinan dalam kampanye ke orang-orang lokal yang mengorganisasikan sendiri lingkungannya atau melalui Internet". Internet jauh lebih efektif apabila digerakkan menurut norma Internet sebagai media yang egaliter, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut sebuah studi yang diselenggarakan oleh Pusat Survei Dan Analisa Riset di Universitas Connecticut, Pemilih yang menggunakan Internet, dengan mengabaikan keanggotaan partai politiknya, sangat terkait atau berhubungan erat dengan politik secara online. Riset menunjukkan bahwa  68 persen pemilih yang  menggunakan Internet tersebut melakukan penelusuran terhadap para calon kandidat secara online.  

Pilpres dan Pilkada

Ketika pemilihan presiden Indonesia tahun 2004 digelar, semua calon presiden juga memanfaatkan media Internet untuk kampanye. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna Internet tahun 2004 mencapai 11 juta lebih dan tahun 2005 diperkirakan mencapai 16 jt (Sumber:www.apjii.or.id), sebuah jumlah yang layak diperhitungkan untuk sasaran kampanye. Tim sukses Susilo Bambang Yudoyono (SBY) salah satu kandidat presiden Indonesia yang akhirnya memenangi pemilihan presiden 2004, sangat menyadari jika setiap media, sekecil apapun peluangnya harus dimanfaatkan untuk merebut hati pemilih. Website sby-oke.com yang dibuat sejak bulan april 2004 berhasil dikunjungi hampir 80 ribu orang dan berhasil menjaring anggota mencapai 6800 orang lebih serta tercatat lebih dari 2700 aspirasi atau sumbang saran yang diberikan oleh pengunjung pada website tersebut. Di sinilah kedigdayaan Internet menyelipkan pesan politik yang luhur bahwa keberhasilan kandidat memanfaatkannya untuk kampanye justru telah memberi peluang dan mendorong konstituennya untuk menyalurkan aspirasinya.

Sebuah babakan baru demokrasi di daerah-daerah telah dimulai, pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung. Beberapa kandidat kepala daerah telah menyiapkan media Internet sebagai sarana kampanye, seperti yang dilakukan calon walikota di Manado dan Surabaya beberapa waktu silam. Secara umum isi website calon-calon walikota ini tidak beda dengan website calon presiden di Indonesia maupun di luar negeri, seperti memuat visi misi, profile, kiprah calon selama ini, serta yang terpenting terdapat fasilitas untuk menampung aspirasi dan komunitas pengunjungnya.

Pilkada Buleleng

Kabupaten Buleleng dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, hingga kini sudah terdaftar 4 pasang calon bupati dan wakil bupati. Gerakan-gerakan memikat calon pemilih sudah gencar dilakukan, hal ini nampak pada spanduk-spanduk yang tersebar di Buleleng. Namun sayangnya ada media yang belum dilirik oleh pasangan calon pemimpin daerah tersebut, yaitu Internet. Jika mengacu pada studi yang diselenggarakan oleh Pusat Survei Dan Analisa Riset di Universitas Connecticut, calon pemilih menggunakan Internet untuk melakukan penelusuran terhadap para calon kandidat, sehingga memberikan gambaran tentang calon figur yang kelak akan dicoblos saat pemungutan suara. Penulis melakukan penelusuran terhadap 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung pada Pilkada Buleleng tanggal 12 Juni nanti dan ditemukan fakta bahwa, belum satupun pasangan bupati dan wakil bupati yang memiliki personal website atau blog, fakta lain adalah sedikitnya informasi yang ditemukan di Internet terkait dengan figur-figur calon  tersebut. Menggunakan 2 search engine terkemuka saat ini, yaitu Google dan Yahoo, kita dapat mengetahui jumlah webpages yang mengandung informasi tentang figur calon-calon tersebut. Berikut adalah tabel jumlah webpages yg dapat ditemukan lewat Google dan Yahoo, dengan menggunakan keyword sesuai dengan nama calon (bisa jadi ada nama lain yang sama persis ditemukan di Internet), Search engine diakses Sabtu 14 April 2007 :

Kebanyakan webpages yang ditemukan bersumber dari pemberitaan calon-calon tersebut di media massa online dan belum ditemukan webpages khusus tentang figur calon-calon tersebut.

Walaupun prosentase pengguna Internet dibandingkan dengan jumlah pemilih di Kabupaten Buleleng relatif kecil namun pemanfaatan Internet oleh Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dapat mencerminkan perhatian calon kepala daerah tersebut terhadap penggunaan Teknologi Informasi di daerahnya. Sedangkan KPUD sebagai penyelenggara pilkada kurang memanfaatkan media Internet ini untuk media diseminasi informasi kepada calon pemilih, dari search engine Google dan Yahoo, ketika keywordnya KPUD Buleleng hanya ditemukan sekitar 29 pages di Google dan 18 Pages di Yahoo, itupun bersumber dari pemberitaan di media massa yang online di Internet. Masa kampanye secara resmi akan berlangsung bulan depan, masih ada waktu untuk para tim sukses dan KPUD untuk menyiapkan website sebagai media pencerdasan politik kepada calon pemilih khususnya pengguna Internet, sehingga jangan sampai ada olok-olok, menirukan iklan di televisi, “Hari Gini Ngga Punya Website!!!”.

^{*) Dosen STIKOM Surabaya, Konsultan IT di beberapa Pemda}

SINGARAJA- Berbagai permainan politik mewarnai ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) Buleleng. Minggu (15/4) malam lalu, misalnya, kandidat wabup Partai Golkar (Koalisi Masyarakat Buleleng Bangkit) Luh Kerthianing mengaku telah mendapat perlakuan tidak senonoh dari sejumlah orang yang diduga kuat suruahan kandidat tertentu.

Kerthianing yang juga Ketua DPC Partai Pelopor dan Ketua Komisi D DPRD Buleleng itu mengaku diintimidasi sejumlah orang mabuk suruhan lawan politiknya.

Begitu diintimidasi orang masuk suruhan kandidat tertentu itu, Kerthianing langsung menelepon Radar Bali Jawa Pos Group Biro Buleleng di Jalan Pulau Sugara No.22 Tamansari Singaraja. Kepada Koran ini, Kerthianing bercerita panjang tentang perilaku orang suruhan yang sengaja dikirim ke kediamannya di Jalan Pulau Komodo No.71 Singaraja itu. "Ini mereka sengaja minum-minum di depan rumah saya. Kurang sopannya sudah mabuk beraninya masuk ke rumah saya mengeluarkan kata-kata tidak senonoh," cerita Kerthianing.

Apakah hari-hari biasa sering kumpul di situ? "Tidak, ini baru satu dua malam ini di sini. Minum-minum mabuk lalu tanya, kenapa banyak orang kumpul-kumpul di sini. Begitu kata dia," jawab Kerthianing. "Orang bilang lagi, saya ini orang Banyuning. Tapi dalam keadaan mabuk," paparnya lagi.

Kerthianing mengaku kenal kendaraan yang dipakai para pemabuk yang mengintimidasi dirinya itu. "Itu Willys punya orang yang sering buat dekorasi di pemkab. Silahkan cari makan di pemkab tapi jangan melakukan tindakan bodoh seperti ini," sorotnya.

Srikandi ini sangat menyayangkan ulah kandidat bupati yang tidak fair dalam pilkada kali ini. Ia menantang kandidat yang menyuruh orang itu untuk bertarung sehat dan jangan menggunakan cara-cara tidak gentle seperti itu.(frs)

Sumber: Radar Bali 

Pertarungan Koalisi Udayana (KU) pengusung pasangan calon bupati (cabup)/calon wakil bupati (cawabup) Gede Dharma Wijaya-IB Djodhi vs Koalisi Bukit Sinunggal (KBS) yang menjagokan paket Jro Nyoman Ray Yusha/Putu Febriantari dalam memperebutkan keabsahan dukungan DPC PNIM Buleleng, mencapai klimaks. Rapat pleno KPUD Buleleng sebagai penyelenggara gong demokrasi Pilkada Buleleng, Senin (16/4), memutuskan dukungan yang sah dari PNIM adalah untuk paket Ray Yusha/Febriantari.

Dengan begitu, KPUD mencoret duet Dharma Wijaya/Djodhi untuk maju ke coblosan Pilkada Buleleng, 12 Juni 2007 depan, setelah melalui verifikasi persyaratan pencalonan karena suara gabungan parpol yang tergabung di KU tidak memenuhi batas minimal 15 persen. Itu berarti, hanya empat pasangan cabup/cawabup yang ditetapkan resmi akan bertempur di Pilkada Buleleng: Putu Bagiada/Made Arga Pynatih (PDIP), Nyoman Sugawa Korry/Luh Kerthianing (Golkar), Made Westra/Ketut Englen (Koalisi Kebangsaan), dan Ray Yusha/Febri (KBS). Atas hasil rapat pleno KPUD yang menggugurkan duet Dharma Wijaya/Jodhi ini, kubu KU akan menempuh jalur huku Kepastian duet lanang-istri Ray Yusha/Febri menyandang status pasangan cabup/cawabup tetap, setelah diputuskan melalui sidang pleno KPUD Buleleng di Singaraja, Senin pagi.

Selain Ray Yusha/Febri, KPUD juga menetapkan tiga pasangan lainnya, yang disebut di atas. Keempat pasangan calon dimaksud pun berhak mengikuti tahapan Pilkada berikutnya. Sementara, gagalnya duet Dharma Wijaya/Djodhi karena dipandang oleh KPUD ada persyaratan adminsitrasi yang kurang. Sidang pleno yang dihadiri total lima personel KPUD Buleleng itu dihelat ketika perhatian publik tertuju kepada aksi demo di gedung DPRD Buleleng, Senin pagi sekitar pukul 08.00 Wita terkait batalnya pelantikan Wabup Buleleng Gede Wardana sebagai Bupati Buleleng menggantikan Putu Bagiada yang mencalonkan diri kembali sebagai cabup Buleleng.

Dari informasi yang dirangkum NusaBali, sidang pleno yang berlangsung tertutup itu berjalan cukup sengit. Kelima personel KPUD yang menghelat rapat pleno itu, masing-masing Wayan Rideng (ketua) dan empat anggotanya yakni dr Ida Ketut Adika, Made Yota, Nyoman Sutawan Bendesa, dan IGA Candra Kusuma. Sengitnya rapat, akibat adanya perbedaan pendapat yang tidak kunjung bisa dituntaskan terkait persyaratan administrasi antara duet Ray Yusha/Febri vs Dharma Wijaya/Jodhi. Kondisi itulah yang mengakibatkan terjadinya dua kubu, di mana Rideng, Yota, Sutawan, dan Candra menganggap persyaratan administrasi Ray Yusha/Febri lengkap. Sementara, Adika berpendapat persyaratan Ray Yusha/Febri belum sempurna, yakni ijazah SD-nya. Kendati demikian, rapat pleno akhirnya diakhiri di mana empat personel KPUD menandatangani surat penetapan yang menyatakan Ray Yusha/Febri lolos ditetapkan sebagai cabup/cawabup bersama tiga pasangan calon lainnya. Sedangkan duet Dharma Wijaya/Djodhi dinyatakan gugur.

Hasil rapat pleno itu sendiri baru akan diumumkan secara resmi KPUD Buleleng, Selasa (17/4) ini. Usai rapat pleno, kelima personel KPUD langsung meninggalkan kantor KPUD. Entah kemana mereka perginya. Padahal, saat itu banyak masyarakat yang datang ke KPUD ingin mengetahui hasil rapat pleno dimaksud. Rideng yang dihubungi melalui ponselnya, tidak aktif. Sedangkan dua anggota lainnya dihubungi melalui ponselnya, aktif namun tidak diangkat. Banyak pihak yang menanti kehadiran personel KPUD Buleleng. Sekitar pukul 14.00 Wita, saat kantor KPUD mulai sepi, tiba-tiba muncul Adika. "Saya baru saja makan dari rumah, kalau yang lainnya tidak tahu, mungkin ke Denpasar.," ujar Andika. Adika membenarkan bila paginya telah dihelat rapat pleno. Dia juga membenarkan bila duet Ray Yusha/Febri dengan tiga pasangan calon lainnya ditetapkan sebagai cabup/cawabup, sementara Dharma Wijaya/Djodi gugur. Selain itu, Adika juga membenarkan dirinya tidak ikut menandatangani surat penetapan pasangan cabup/cawabup. "Karena ada persyaratan adminsitrasi yang belum dikonfirmasi, ini ada ketidakadilan," ungkap Adika. Andika kemudian memaparkan, dirinya akan tetap bersikukuh pada sikapnya bahwa verifikasi salah satu persyaratan administrasi duet Ray Yusha/Febri harus disempurnakan dulu. Artinya, persyaratan administrasi Ray Yusha berupa ijazah SD harus diverifikasi. Hingga kemarin, kata Adika, KPUD Buleleng belum melakukan verifikasi terhadap ijazah SD milik Ray Yusha. Dari situlah, Adika melihat adanya ketidakadilan di tubuh KPUD. Betapa tidak, dualisme kepengurusan DPC PNIM yang menjadi bagian persoalan di tubuh KU dan KBS diverifikasi hingga ke Jakarta. Namun ijazah SD Ray Yusha yang nota bene verifikasinya di wilayah Bali, belum juga dilakukan KPUD hingga berakhirnya batas verifikasi, Minggu (15/4). "Di situ ketidakadilannya," sergah Adika. Ketika ditanya apakah jika salah satu personel KPUD tidak ikut tanda tangan dalam rapat pleno penetapan pasangan cabup/cawabup akan berdampak sah-tidaknya hasil pleno, Adika mengatakan tidak tahuDia hanya mengatakan, KPUD harus memverifikasi dulu salah satu persyaratan administrasi Ray Yusha.

Soal ijazah SD milik Ray Yusha ini, juru bicara (jubir) KBS Gede Harja Astawa pernah mengatakan, ijazah di SDN Tajun lulusan tahun 1962 itu terbakar sekitar tahun 1977. Tahun itu pula Ray Yusha mendatangi SDN Tajun untuk minta surat pengganti ijazah dan permintaannya dikabulkan. Dalam ijazah pengganti itulah terdapat sedikit perbedaan nama, di mana nama saat ini Nyoman Ray Yusha, namun sebelumnya Made Raiyusa. Perbedaan nama itu yang belum lama ini diperbaiki menjadi Nyoman Ray Yusha. Kemarin, Harja Astawa yang dihubungi terpisah mengatakan, dirinya belum tahu adanya rapat pleno di KPUD Buleleng yang menetapkan jagonya lolos sebagai salah satu dari empat cabup/cawabup Buleleng. "Saya belum tahu ada rapat pleno itu," ujar Harja.

Menurut Harja, bila benar KPUD sudah menggelar rapat pleno dimana duet Ray Yusha/Febri lolos, menunjukan sudah lengkapnya pelbagai persyaratan administrasi jagonya. Namun, bila sampai ada pihak yang menyatakan salah satu persyaratan administrasi Ray Yusha belum diverifikasi dan harus tetap diverifikasi, hal itu salah besar dan kesannya tendensius. Pasalnya, jadwal verifikasi sudah berakhir pada Minggu. "KPU tidak lakukan lagi verifikasi karena jadwalnya sudah habis dan tidak bisa diperpanjang," ujar Harja. Harja mengatakan, kalau mau bicara keadilan soal verifikasi, buktinya persoalan pemberhentian Putu Bagiada dari BNI yang dipersoalkan Keluarga Besar Marhaen (KBM) Buleleng yang diadukan ke KPUD Buleleng, hingga kini tidak diverifikasi. Selain itu, Harja juga mengatakan, apapun keputusan yang ditetapkan dalam rapat pleno KPUD, sudah final. Bila sampai hasil rapat pleno diubah lagi, bukan tidak mungkin masyarakat akan marah.

Sumber: Nusabali 

PaketCabup/Cawabup Buleleng dari Koalisi Kebangsaan (PKPB dan PKB), Made Westra dan Ketut Englan, Minggu (15/4) malam, bertemu dengan sejumlah komponen pariwisata di Open Stage Lovina.

Dalampertemuan itu, ratusan warga dari komunitas pariwisata yang tergabung dalam Pesona Bali dan Komunitas Snorkling Lovina atau Dolphin Snorkling serta ratusan pedagang acung yang biasa berjualan di kawasan wisata Lovina sangat kompak memenangkan paket Westra-Englan menjadi bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Buleleng 12 Juni mendatang.

PertemuanWestra-Englan dengan masyarakat pariwisata itu berlangsung dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan, persis seperti moto dari kedua paket kandidat ini, yakni Maju Bersama, Membangun Bersama untuk Buleleng. Alasan masyarakat pariwisata itu mendukung Westra-Englan karena selama ini pariwisata di Buleleng pascabom Bali II tidak menampakkan kemajuan.

KetuaPesona Bali, Budi Astawa, menginginkan keberlangsungan pariwisata di Buleleng khususnya di Lovina terus mengalami kemajuan bersama paket Westra-Englan. Budi mengaku sangat mempercayai kepemimpinan Westra yang sudah teruji baik sebagai Sekkot Denpasar maupun Englan sebagai pengusaha pariwisata yang pernah mejabat sebagai Ketua PHRI Kabupaten Buleleng.

Hal yang sama dilontarkan oleh Nyoman Suartika, perwakilan dari Dolphin Snorkling. Menurutnya, saat ini tamu yang datang ke Lovina turun sampai 90 persen. Untuk mengembalikan kejayaan pariwisata di Lovina, Englan bisa dipercaya karena sudah sangat teruji kemampuannya.

Sejumlahpedagang di kawasan Lovina juga menyampaikan dukungannya karena mengaku sangat mengenal kepemimpinan Englan sejak dulu. ''Kami berharap Pak Westra dan Englan bisa menjadi pemimpin di Buleleng memajukan pariwisata ini, apalagi kami sendiri sudah sangat mengenal Ketut Englan sebagai tokoh kaliber pariwisata,'' kata Sinta, seorang pedagang, usai pertemuan dengan pasangan paket tersebut.

Westradan Englan tampak sumringah menerima penyampaian dukungan dari masyarakat pariwisata di Buleleng. Made Westra mengaku dirinya tidak akan berjanji karena janji adalah dosa. ''Namun, saya akan merealisasikan usulan dan ide dari komponen pariwisata di Lovina ini. Karena jasa mereka sangat berharga untuk kemajuan Buleleng,'' kata Westra. (kmb15/*)

Sumber:Balipost