Pilkada Bali

Komisaris Jenderal (Komjen) Made Mangku Pastika melanjutkan gerilya politiknya untuk maju ke pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2008. Setelah menggelar silaturahhmi dengan pengurus DPC PDIP Denpasar, Sabtu (19/5) mantan Kapolda Bali yang kini menjabat Kalakhar Badan Narkotika Nasional (BNN) ini kembali bergerilya ke kawasan Buleleng. Bak gayung bersambut, kalangan PDIP dan krama Buleleng pun ngotot agar Pastika diusung jadi calon Gubernur.

Ada versi yang menyebut pertemuan Pastika dengan elite PDIP Buleleng hari itu digelar di rumah Ketua DPC PDIP Buleleng, Dewa Nyoman Sukrawan, di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. Versi lain menyebut, Pastika mengundang para petinggi PDIP Buleleng di rumah keluarga besarnya di kawasan Seririt, Buleleng. Pertemuan Pastika dengan pengurus DPC PDIP Buleleng itu dikemas dalam tajuk silaturahmi. Dalam acara itu, Jenderal Polisi Bintang Tiga ini juga kembali membeberkan sederet visi dan misinya tentang Bali ke depan, sebagaimana halnya seperti silaturahmi dengan DPC PDIP Denpasar. "Itu pertemuan silaturahmi, agar mereka (DPC PDIP Buleleng) secara tegas mengetahui visi dan misi saya tentang Bali," ujar Pastika ketika ditemui NusaBali seusai mengikuti acara Apel Akbar Gepenta (Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran, dan Anarkhis) di Gedung Gede Manik Singaraja, Minggu (20/5). Dalam acara Apel Akbar Gepenta yang dihadiri puluhan peserta itu pun, nama Pastika tiada henti dielus-elus agar bisa masuk dalam bursa Pilgub Bali 2008. Ketua Panitia Apel Akbar Gepenta, Ketut Susanta, dalam sambutannya mengatakan, masyarakat Buleleng menginginkan Gubernur Bali berikutnya berasal dari Gumi Panji Sakti. Nah, tokoh Buleleng tepat untuk diusung sebagai Gubernur adalah Pastika, jenderal kelahiran Seririt. "Masyarakat Buleleng inginkan Gubernur dari Buleleng," ujar Susanta yang disambut tepuk tangan riuah puluhan peserta Apel Akbar Gepenta. Penasihat dan Penanggung Jawab Gepenta Buleleng, A Rosyidi, juga menyatakan harapan senada. Dia mengusulkan agar Pastika bisa diusung sebagai calon Gubernur. Terlebih, selama ini belum pernah ada Gubernur dari Buleleng, yang notabene merupakan daerah terluas di Bali. Terkait dengan usulannya itu, Rosyidi pun membeberkan sederet keberhasilan Pastika, terutama dalam aspek keamanan. "Setelah ledakan Bom Bali I 2002 dan Bom Bali II 2005, Pak Pastika membentuk badan koordinasi. Itu sebuah terobosan. Beliau sadar betul pariwisata harus dibangun dari keamanan," ujar Rosyidi. Reaksi Pastika? Di hadapan puluhan peserta Apel Akbar Gepenta, Pastika dengan malu-malu menyatakan bahwa terlalu dini membicarakan Pilgub Bali. Pasalnya, saat ini masyarakat Buleleng masih konsentrasi menghadapi Pilkada, 12 Juni 2007. "Terlalu dini bicara Pilgub, kini sukseskan dulu Pilkada Buleleng dengan aman. Kalau sampai rusuh, saya malu," ujar Pastika.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPD PDIP Bali Bidang Kominfo, Adenan, membenarkan adanya pertemuan dengan Pastika di Seririt itu. Bahkan, Adenan mengaku hadir dalam pertemuan itu. Hadir dalam acara silaturahmi Pastika di Buleleng, antara lain, Ketua DPC PDIP setempat Dewa Nyoman Sukrawan dan Adenan selaku Wakil Ketua DPD PDIP Bali. Pada saat pertemuan silaturahmi Pastika itu digelar, kata Adenan, Ketua DPD PDIP Bali Cok Rat juga sedang berada di Buleleng. "Ada lima acara kemarin. Pak Ketua (Cok Rat) juga hadir di Buleleng. Tapi, pertemuan Pak Mangku Pastika di Seririt tidak terpantau teman-teman media," ujar Adenan kepada NusaBali. Adenan membenarkan kalau sentimen kedaerahan muncul dalam acara silaturahmi itu. Intinya, kader PDIP di Buleleng menginginkan Pastika maju ke Pilgub Bali, karena mantan Kapolda Bali itu adalah tokoh dari Gumi Panji Sakti. "Dewa Sukrawan (Ketua DPC PDIP Buleleng) secara spontan mengusulkan Pastika, dan itu disambut para pengurus Ranting," jelas Adenan. Menurut Adenan, dalam pertemuan di Buleleng, Pastika diharapkan mampu memenuhi keinginan PDIP untuk menjaga keamanan Bali, kemudian memanfaatkan kemampuannya menembus hubungan dunia internasional. "Pariwisata dan keamanan 'kan diperlukan dalam hubungan internasional. Nah, Pastika dinilai memiliki kemampuan itu, sehingga dia diharapkan maju ke Pilgub. Bali sendiri memerlukan keamanan, karena hidup dari pariwisata," kata Adenan. Soal kabar burung bahwa Pastika sudah dapat restu dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, menurut Adenan, tak ada restu-restuan. Semua kandidat diakomodasi PDIP, nanti ada rakerdasus yang menentukan proses. Memang, ada kabar Pastika sudah bertemu dengan pengurus Dewan Pertimbangan Pusat (Deprepu) PDIP. Ketua Deperpu PDIP, Taufiq Kiemas (suami dari Megawati) yang mengajak Pastika bertemu, 26 April lalu. Menurut Adenan, pertemuan seperti itu bukan hanya dilakukan Pastika, tapi semua kandidat. "Namun, tetap pada aturan partai, karena PDIP sebagai partai terbuka, mengikuti mekanisme," katanya. Sebelumnya, Pastika sempat bersilaturahmi dengan pengurus DPC PDIP Denpasar, di sebuah hotel kawasan Sanur, Kamis (17/5) lalu. Setelah mendapat dukungan dari PDIP Buleleng, Pastika kabarnya akan bergerilya ke tiga daerah lainnya: Bangli, Jembrana, dan Karangasem. Sekadar catatan, Bangli merupakan tanah kelahiran Sang Nyoman Suwisma. Isu yang berkembang kemudian, Pastika kemungkinan akan maju ke Pilgub Bali berpasangan dengan Ketua DPD PDIP, AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat. Tapi, Cok Rat menepis anggapan itu. Dia mempersilakan tokoh-tokoh non-kader maju menggunakan kendaraan PDIP, termasuk Pastika, asalkan mengikuti mekanisme yang berlaku di Partai Banteng Gemuk tersebut.

Selain Pastika, sejumlah tokoh independen yang coba merapat ke PDIP sebagai kendaraan politik untuk maju ke Pilgub Bali adalah Wayan Sudirta (anggota DPD RI), Sang Nyoman Suwisma (pensiunan Jenderal TNI yang kini Dirut TPI), dan Prof Dr dr Wayan Wita (akademisi yang mantan Rektor Unud). Dari internal PDIP sendiri, yang disebut0sebut punya kans maju sebagai calon Gubernur di antaranya Gede Winasa (Bupati Jembrana) dan Nyoman Dhamantra (pengusaha dan pengurus PDIP di pusat). Sementara itu, kalangan PDIP Tabanan kebingungan oleh manuver Pastika. Sebelumnya, PDIP Tabanan memang cenderung mendukung Gede Winasa, kader partai yang Bupati Jembrana, untuk maju ke Pilgub Bali. Bahkan, Winasa sempat hadir dalam pertemuan dengan sejumlah pengurus DPC dan PAC se-Tabanan. Selain karena faktor Pastika, PDIP Tabanan kini berhitung juga lantaran keputusan Rakerda DPD PDIP Bali beberapa waktu lalu, yang telah mengakomodasi tampilnya calon non-kader. Apalagi, sejumlah elite DPD PDIP meminta Ketua DPC PDIP Tabanan, I Made Sudana, untuk mendukung tampilnya figur non-kader. "Saya ingin minta penjelasan langsung dari Ibu Megawati, seperti apa seharusnya," ujar Sudana kepada NusaBali di Tabanan. Menurut Sudana, jajaran DPC PDIP Tabanan segera akan bertolak ke Jakarta menemui Megawati terkait masalah itu. Apa pun keputusan Megawati terkait figur yang disokong PDIP dalam Pilgub Bali nanti, kata Sudana, pihaknya akan mengamankannya. "Kita tetap ikuti aturan dan mekanisme yang ada," imbuhnya.

pam,nat,mot

Sumber: nusabali 

Walau sebelumnya banyak pihak yang mensinyalir jika data pemilih masih amburadul, namun akhirnya KPUD Buleleng telah menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang mencapai angka 454.706 Pemilih yang tersebar di 912 TPS (Tempat Pemungutan Suara).

"Calon Independen Punya Peluang Besar" demikian pernyataan Faisal Basri, pengamat ekonomi yang juga calon gubernur DKI. "Karena banyaknya kepentingan yang dibebankan kepada calon dari kader partai politik, menjadi penyebab kekalahan calon tersebut, apalagi calon dari hasil koalisi parpol. Munculnya calon independen kini menjadi alternatif masyarakat" tambah faisal.

Pesta democrazy Pilkada sedang berlangsung. Sesuai dengan judul, pesta ini diramaikan dengan demo yang hampir terjadi setiap hari. Kantor KPUD selalu menjadi focus perhatian, dan mass media selalu menjadikan bahan    berita yang menarik. Seperti halnya di Bagdad, orang akan bertanya kalau sehari tidak ada ledakan bom, demikian juga di Buleleng, orang akan bertanya 'mengapa hari ini tidak ada demo'.

Saya sebagai warga Buleleng hanya menginginkan Buleleng aman, damai.    Apalagi  saya yang mencari nafkah disektor pariwisata, langsung atau tidak langsung suasana Buleleng seperti ini sangat tidak menguntungkan citra
Buleleng pada khususnya dan mungkin Bali pada umumnya.
Salah satu factor, saya sebagai  orang awam dibidang hukum, melihat bahwa ketidak tegasan Pemerintah Pusat membuat aturan telah menjadi pemicu Contohnya, PP No. 6 tahun 2005, tentang keharusan Bupati yang sedang menjabat (incumbent) telah menimbulkan penafsiran yang berbeda. Apakah Bupati cukup mengajukan surat permohonan berhenti, atau sampai dikeluarkannya Skp Mendagri tentang pemberhentian Bupati bersangkutan atau sampai serah terima jabatan? Masing-masing kandidat dan KPUD sendiri mempunyai penafsiran yang berbeda (tentu berdasarkan kepentingannya). Proses masih berlangsung, masih tarik ulur, tiba-tiba telah diterrbitkan kembali PP No 25 tahun 2007, yang merevisi PP No. 6 tahun 2005, yang mengisyaratkan Bupati tidak perlu tidak perlu berhenti dan cukup cuti selama masa kampanye. Pelaksana Pilkada di Daerah jadi bingung, timbul ketakutan untuk mengambil keputusan dan menyerahkan kepada petunjuk Gubernur. Gubernur juga mungkin juga akan meminta petunjuk Menteri, sedangkan pemungutan suara sudah diambang pintu.
Keadaan yang tidak menentu ini ditambah lagi dengan pecahnya pengurus partai jauh lagi saling lapor ke polisi. Inilah yang sedang terjadi di Buleleng, telah menjadi pesta demo-crazy.
Bagaimana rekan-rekan yang mendalami hukum dan politik, please SPEAK UP.
Silence is no longer gold.

nyoman suwela
sumber:sos@bali-in-danger.net

BICARAtentang pemimpin yang dirindukan publik, elite politik semestinya merenungi paparan dalam buku ''Vox Populi vox Dei'' karya Benny Susetyo.Dalam buku yang berisi essai dan kritik atas kepemimpinan yang tak berpihak pada rakyat ini disebutkan pemimpin yang lahir dari proses politik yang tak sehat akan melahirkan penguasa yang kehilangan jati diri dan serakah. Akibathukum transaksi yang berlaku, pemimpin tak lagi peka pada penderitaan rakyatnya. Pemimpinmalah menjelma menjadi budak kekuasaan yang kehilangan mata hati.

Karenaitu, untuk melahirkan pemimpin yang jujur bersih dan berwibawa maka proses penjaringan pemimpin haruslah dikembalikan pada selera publik dan parpol menjadi fasilitatornya. ''Parpol jangan memposisikan diri sebagai perusahaan politik yang menawarkan jabatan politik. Penjaringan figur dengan cara ini akan melahirkan pemimpin yang buta mata hatinya,'' ujar pemerhati budaya dan perintis Asta Brata Award Prof. Dr. IGN Gordha, Kamis (3/5) kemarin.

Iamengatakan strategi parpol menjaring figur haruslah didasari ada kepentingan-kepentingan strategis menjaga Bali, bukan semata untuk menang. Ingat, memimpin Bali memerlukan dedikasi dan keikhlasan untuk ngayah.''Saya juga berharap agar figur yang mengincar jabatan ini mengukur kualitas diri. Jabatangubernur Bali jangan dijadikan barang ekonomis yang bisa dibeli,'' sarannya.

Menurutnya, ketika banyak pemimpin Bali mulai rapuh kepekaan mata hatinya, parpol semestinya bertanggung jawab secara moral.Jabatanpublik yang diperjualbelikan nyata-nyata tak memberikan perlindungan sosial yang utuh kepada masyarakat. Elite politik setelah menjadi pemimpin benyak mempraktikkan kekuasaan ketimbang sebagai pengayom.

Dilain pihak, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Gubernur DPD PDI-P Bali Ir. A.A. Gede Bagus mengakui tak mudah menjaring figur ideal. Selainterbentur sistem juga masih adanya kesan kalau jabatan politik itu semacam lowongan kerja. Hal ini terlihat dari banyaknya figur yang mengincar jabatan ini.

Iasepakat figur kandidat calon gubernur mendatang bersih, jujur, bebas kontaminasi KKN serta memiliki pengalaman dan pengabdian yang cukup terhadap Bali. Namun, dalam menentukan kandidat calon gubernur, diakui otoritas Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memegang peranan. Ketua DPRD Klungkung ini menyatakan, untuk menjaring pemimpin Bali, idealnya mesti dimulai dari bawah.

WakilKetua DPD PDI Perjuangan Bali Ir. Nengah Usdek Maharipa juga menyatakan untuk menjaring bakal calon gubernur tetap berangkat dari kader ranting dan anak ranting.''Kader PDI-P di bawah yang proaktif menjaring calon-calon yang berkualifikasi hebat, bersih dan bebas KKN,'' katanya.

UsdekMaharipa mengatakan proses penjaringan, penyaringan bakal calon dan penetapan kandidat calon gubernur merujuk  sesuai SK 428/DPD/KPTS/2004. Kinipanitia pelaksanaan pemilihan gubernur sudah mensosialisasikan SK tersebut.  Usdekberharap kader PDI-P aktif menjaring dan menyaring bakal calon dari bawah. Selainitu para kandidat calon juga aktif melakukan pendekatan kepada pengurusnya.

Partaiharus Terbuka

Persyaratan yang diberlakukan sejumlah partai dalam menjaring figur dari luar kader parpol harus transparan, sehingga pelamar maupun publik bisa mengetahuinya secara gamblang.''Kalau tak terbuka, jelas orang bisa curiga, jangan-jangan ada hal-hal yang disembunyikan,'' ungkap pengamat politik Drs. Nyoman Wiratmaja, M.Si.

Keterbukaanitu penting, sebab pilkada acapkali dikaitkan dengan money politics.''Jangan sampai si pelamar terkesan membeli tiket,'' tambahnya.

Sekretaris DPD Golkar Bali Drs. Dewa Suamba Negara mengatakan persyaratan melamar itu bukan karena gengsi atau untuk menyulitkan calon.''Jangan diartikan nanti partai gengsi melamar seseorang,'' tegasnya. Namun dengan melamar, akan dilihat kesungguhan calon untuk menjadi calon pemimpin yang diharapkan. ''Golkar memberi kesempatan seluas-luasnya bagi figur untuk bergabung dalam memimpin Bali,'' tambahnya.(dir/sua/lit)

Sumber: Balipost