Pilkada Bali

Denpasar: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bali dan Partai Golkar Bali menyambut baik proses koalisi kedua partai itu. Mereka berharap koalisi bisa diwujudkan dalam pemilihan Gubernur Bali 2008 mendatang.

Ketua DPD PDIP Bali Tjokorda Ratmadi menyebutkan sampai hari ini belum ada penjelasan resmi dari pimpinan pusat partainya mengenai langkah koalisi itu. “Tapi kalau arahnya untuk meneguhkan komitmen pada Pancasila dan memperkuat demokrasi, kami memandangnya positif,“ katanya, Minggu (24/6).

Sebagai momentum politik, menurutnya, koalisi dengan Golkar juga bukan hal yang aneh karena PDIP pernah melakukannya di masa Golkar dipimpin Akbar Tandjung. Kemungkinan koalisi itu di tingkat lokal diwujudkan dalam pemilihan gubernur pun sangat terbuka. “Dengan tokoh independen saja kita membuka tangan, apalagi dengan tokoh Golkar,“ ujarnya.

Meski demikian, kata tokoh Puri Satria ini, semua proses itu sangat tergantung pada mekanisme internal partai dari struktur yang paling bawah. “Dewan Pimpinan Pusat tidak langsung menentukan begitu saja.“

Sementara itu, Pengurus DPD Golkar Bali I Komang Budhiarta menegaskan pihaknya tidak terkejut dengan upaya koalisi antara kedua partai itu. Sampai saat ini, memang belum ada penjelasan resmi dari DPP Golkar dan reaksi resmi dari pengurus DPD Golkar Bali. ”Tapi dari pembicaraan informal, semua kader menyambut gembira,” tegasnya.

Koalisi, menurutnya, sangat positif bila dilihat dari konteks kepentingan Bali. Sebab, PDIP dan Golkar merupakan kekuatan yang dominan yang akan menjamin stabilitas politik di Bali. Koalisi dalam pilkada misalnya, menurut Komang, akan menekan biaya politik, mengurangi konflik, dan memunculkan pemimpin berkualitas dengan dukungan yang kuat di parlemen.

Dalam posisinya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Kosgoro 57, ia malah sudah pernah berinisiatif untuk mempertemukan Ketua DPD PDIP Bali Tjokorda Ratmadi dengan Ketua DPD Golkar Bali Tjokorda Suryawan. ”Arahnya untuk koalisi di pilkada,” ujarnya.

Adanya wacana koalisi di tingkat nasional, menurutnya, akan makin membuka peluang koalisi di pilkada Bali. Rofiqi Hasan

Sumber: Tempo Interaktif 

Ketua KPU Bali AA Ngurah Oka Wisnumurthi mengatakan pembengkakan itu sebagai konsekuensi Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sesuai undang-undang, untuk Pilkada akan ada penambahan panitia pengawas sampai ke desa-desa. "Panwas provinsi sampai kabupaten berkurang dari lima menjadi tiga. Kurang karena tak ada polisi dan jaksa, namun keseluruhan jumlahnya bertambah," ujarnya.

Undang-undang juga menentukan masa tugas PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS adalah enam bulan sebelum Pilkada dan dua bulan sesudahnya. Hal ini menambah biaya karena sebelumnya masa tugas mereka hanya enam bulan. Biaya lainnya terkait dengan tugas KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Dalam kaitan ini PPS ditugaskan menunjuk petugas pendaftaran pemilih di desa. “Satu desa satu orang,” jelasnya.

Dengan jumlah desa di Bali sebanyak 709, berarti ada 709 orang sebagai petugas pendaftaran pemilih. “Jika masa kerjanya tiga bulan dan honor Rp 150.000, tinggal dihitung besar biayanya,” kata dosen di Univeristas Warmadewa Denpasar ini.

Biaya lain yang dikeluarkan adalah saksi di tiap TPS. Saksi ini disamping bertugas melakukan rekapitulasi perhitungan suara, juga melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap di TPS. Jika satu TPS ada 600 pemilih yang membutuhkan 25 halaman formulir per pemilih dan empat calon gubernur maka perhitungan biaya saksi per TPS adalah 600 x 25 x 4 x Rp 100. Total biayanya Rp 6 juta. "Jadi ongkos sebuah pesta demokrasi sangat mahal," tegasnya. Namun, berapa persisnya biayanya masih dilakukan perhitungan secara cermat di KPU Bali.

Menurut Wisnumurti, dibanding provinsi lain yang telah melaksanakan Pilkada langsung, biaya Pilkada di Bali relatif kecil. Sebagai gambaran, Pilkada di Jawa Barat membutuhkan dana Rp 800 miliar, Jawa Tengah Rp 600 miliar dan Banten Rp 95 miliar.

Rofiqi Hasan

Sumber:Tempo Interaktif 

Denpasar, PDIP Bali membuka pendaftaran calon gubernur Bali yang akan bertarung pada Pilkada Bali 2008. PDIP mempersilahkan kader dan non kader untuk mendaftarkan diri.

Demikian disampaikan Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Gubernur Bali DPD PDIP Anak Agung Gede Bagus, di Sekretariat DPD PDIP, Denpasar, Kamis (19/07/2007).

Pendaftaran bakal calon gubernur Bali dibuka mulai 19 Juli hingga 15 Agustus 2007. DPD PDIP akan menerima bakal calon gubernur dari kalangan kader dan non kader.

Namun, PDIP Bali memberikan syarat yang berbeda kepada bakal calon dari kader dengan non kader. Kader yang boleh mendaftarkan diri adalah kader yang telah mendapatkan restu dari DPP PDIP.

Sedangkan calon independen yang beminat mendaftarakan diri harus mampu mengumpulkan minimal 9000 tanda tangan atau identitas kader PDIP.

Sebanyak 9000 tandatangan atau kartu identitas tersebut dikumpulkan dari anggota PDIP di tingkat DPC se-Bali. Kartu identitas tersebut berupa Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Bagaimana, berminat? (Joe)

Sumber: Beritabali.com