Pilkada Bali

1 - Winasa dan Ratna: Hindu atau Islam?
Pelecehan Agama dan Kebohongan Publik

Pada 14 Juni 2005, sebuah surat dikirim ke Ketua PHDI dan MUI Jembrana, prihal pelecehan agama yang dilakukan I Gede Winasa dan istrinya, Ratna Ani Lestari. Dalam surat yang juga ditembuskan ke berbagai instansi pusat itu dijelaskan, Winasa dan Ratna telah melecehkan agama untuk kepentingan politik.
Bersama surat itu juga dilampirkan data-data otentik tentang agama yang dianut pasangan Winasa-Ratna. Mereka dengan mudah bolak-balik “mengaku” beragama Hindu dan Islam untuk kepentingan politik. Sebagai contoh, untuk mendukung pencalonan Ratna sebagai Bupati Banyuwangi, Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan surat keterangan bertanggal 20 April 2005 yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Drg. I Gede Winasa (beragama Islam) dengan Ratna Ani Lestari (juga beragama Islam). Padahal, sebelum pencalonan itu dilakukan, pada tahun 2003, Ratna Ani Lestari telah menyatakan masuk agama Hindu berdasarkan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudiwidani) tertanggal 14 Juni 2003 yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Bendesa Pakraman Desa Tegal Cangkring, Jembrana. Pernyataan ini dibuat untuk mendukung pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD Jembrana dalam Pemilu 2004.
Surat yang ditandatangani dua orang, masing-masing Ida Bagus Mantra (Hindu) dan Hamdan Ridwan (Islam) itu berkesimpulan, tidak sepatutnya pemimpin sekaliber Winasa dan Ratna Ani Lestari memperalat agama untuk meraih kekuasaan. “Kami tidak mempermasalahkan seseorang berpindah-pindah agama, tetapi dalam hal ini hanya dijadikan komoditas politik. Padahal agama merupakan sesuatu yang sakral dan absolut bagi pemeluknya. Sehingga menurut pandangan kami, apa yang dilakukan I Gede Winasa adalah bentuk pelecehan agama dan kebohongan kepada masyarakat, karena sewaktu menjadi Bupati Jembrana dia dan istrinya mengaku beragama Hindu, sedangkan pada saat mencalonkan istrinya sebagai bupati di Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dia dan istrinya mengaku beragama Islam,” begitu tertulis dalam surat yang dilengkapi data-data pendukung berupa akte nikah, KTP, surat pernyataan masuk hindu, dll.
Kini Winasa masih menduduki jabatan Bupati Jembrana dan istrinya Bupati Banyuwangi. Bisa jadi, jika mereka berada di Bali, agama mereka adalah Hindu, tetapi di Banyuwangi mereka menjadi Islam. Nah, kini Winasa mencalonkan diri jadi Gubernur Bali. Beranikah Ratna Ani Lestari “berbalik haluan” lagi menggunakan data-data diri lama yang menyatakan dirinya telah memeluk agama Hindu? Beranikah Winasa membuat pernyataan publik di hadapan masyarakat Banyuwangi bahwa dirinya telah keluar (lagi) dari agama Islam? Pernyataan itu penting agar publik Banyuwangi tidak menggugat dirinya dan istrinya telah melakukan kebohongan publik.
 (Comment this)

2 - Saya pensiunan pegawai negeri di Gianyar. Saya ingin mengungkapkan beberapa hal mengenai kepemimpinan Cok Budi Suryawan (CBS) ketika masih menjabat Bupati Gianyar. Saya agak risi mendengar dan membaca janji-janjinya. Sebab apa yang dijanjikannya kini jauh dari fakta ketika CBS jadi bupati.

Beberapa hal yang bisa saya catat adalah sebagai berikut:
1. Janji perbaikan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani sangat bertentangan dengan kerusakan subak dan tidak jelasnya ganti rugi tanah akibat kebijakannya LC waktu CBS jadi bupati. LC sepanjang jalan 20 km di Gianyar itu terdiri dari 4 wilayah, yakni:

a. LC Buruan, menghancurkan
- Subak Gunung Sari,
- Subak Getas,
- Subak Celuk Buruan,
- Subak Buruan
b. LC Pelengan, menghancurkan
- Subak Pelengan,
- Subak Sudimara,
- Subak Batu Buah,
- Subak Dukun,
- Subak Gianyar
c. LC Bang, menghancurkan
- Subak Buaja,
- Subak Gianyar,
d. LC Bukit Jati
Persoalan LC itu pun yang belum terselesaikan hingga kini, antara lain:
a. Ganti rugi / penukar tanah hak milik petani tidak jelas;
b. Hak milik petani jadi berkurang / hilang;
c. Letak/lokasi tanah pengganti hak milik petani tidak/kurang strategis (nilai ekonomis rendah);
d. Pemilik baru bermunculan pada lokasi strategis di depan jalan LC “20”. Pemilik semula (petani asal), pada dasarnya terlempar dari lokasi itu;
e. Pembeli tanah (pemilik) berserifikat (di atas kertas) sebetulnya membeli tanah tanpa objek (?, admin)
f. Muncul tanah “tanpa tuan”;
g. Petani (di hilir) mengalami kesulitan menggarap sawah-ladang karena sistem pengairan rusak;
h. Pura Ulun Siwi tidak lagi memiliki pengempon / krama. Ini juga berarti budaya warisan leluhur menjadi hancur karena penanganan LC semerawut; muncul permukiman di luar sistem; kamtibmas terganggu;
i. Rakyat menderita sebagai korban kebijakan.

2. Pada masa kepemimpinan CBS juga muncul proyek terminal Kota Gianyar yang mangkrak, sehingga investasi tidur bertahun-tahun. Padahal investasi itu menggunakan uang rakyat;

3. Stadion termegah di Indonesia (?) mangkrak. Jelas merugikan rakyat;

4. Pembangunan gedung DPRD yang terletak di jantung Kota Budaya Gianyar, terkesan dipaksakan tanpa mengindahkan nilai budaya, etika, tata ruang, dan ergonomi;

5. Pembangunan Balai Budaya yang tidak sesuai konsep budaya Bali;

6. Pembangunan pusat pertokoan berlantai 3 yang mematikan perekonomian rakyat dan merusak tatanan budaya dan etika;

7. Stage Sidan dibangun untuk menjadi sekadar “pemanis” terhadap kesenjangan Gianyar Timur dan Gianyar Barat (Ubud dan sekitarnya). Termasuk RPH mangkrak merupakan janji kosong bagi Gianyar Timur.

8. Satu-satunya yang bisa dinikmati oleh masyarakat Gianyar Timur hanyalah Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) Temesi yang overload dan menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Jadi, selama kepemimpinan CBS, masyarakat Gianyar Timur hanya bisa “menikmati” sampah.

Demikianlah beberapa hal yang berhasil saya catat dari “prestasi” CBS selama berkuasa di Gianyar selama 10 tahun. Tentu terlalu banyak hal lain yang terlewatkan (Comment this)