Pilkada Bali

SEMENTARA itu pentolan PDIP kemarin terus menggelorakan cagub/wagub kader tulen. Fraksi PDIP DPRD Bali bahkan telah mencetuskan paket calon gubernur/wagub nanti adalah tokoh yang memang kader banteng. "Secara aklamasi FPDIP mendukung calon dari kader," jelas Made Arjaya.

Menurutnya, banyak alasan yang melatarbelakangi dipilihnya kader. Selain banyak kader PDIP yang mumpuni, juga karena PDIP sudah lama dibuat menderita oleh pemerintahan Orde Baru. Karena itulah saatnya kini kader menyuarakan hati untuk bersatu dan memberi tempat terhormat bagi kadernya sendiri. "Kita nyari gubernur, bukan gubernur jendaral," sintilnya kepada cagub jenderal (Mangku Pastika dan Suwisma).

Menurut Arjaya, F PDIP Bali siap mempengaruhi PAC, DPC dan Fraksi PDIP di Kabupaten/Kota untuk meluruskan niat dan mendukung kader ke pilgub. "Rekomendasi ini secepatnya akan kita serahkan ke Puri Satria yang menjadi ikon perjuangan PDIP," tandasnya.

Entah karena ada hembusan cagub/wagub kader tulen itu akhirnya Ketua DPD PDIP Tjok Ratmadi dan Wakil Ketua DPD PDIP Bidang Kaderisasi Usdek Maharipa, mengambil formulir di sekretariat DPD. Namun keduanya mewakilkan mengambil formulir. Tjot Ratmadi diambilkan ajudannya, Komang Suryana. Sedangkan Usdek diambilkan Nyoman Sugata, kader dari PAC Abiansemal.

Usdek Maharipa sendiri saat ditanya mengatakan dirinya maju lantaran mendapat dukungan dari PAC Mengwi dan Abiansemal. Termasuk dukungan resmi dari DPC PDIP Badung. "Yang jelas, saya maju untuk posisi Bali-2," akunya polos. Sementara Tjok Ratmadi mengatakan, keinginannya maju dengan jalan mengambil formulir tak lebih untuk mengantisipasi perkembangan melajunya calon dari non kader. Yang menarik, Tjok Ratmadi mengatakan, lebih tertarik kalau pasangan Bali 1 dan Bali 2 kombinasinya kader dan non kader. Tapi apakah keinginannya itu diamini atau tidak, diserahkan sepenuhnya ke DPP PDIP. Lalu bagaimana menyikapi pencalonan A.A Puspayoga, apakah nanti tidak malah menimbulkan perang keluarga ? Ditanya soal itu, Tjok Rat malah tertawa."Sing ada (tidak ada) perang keluarga. Itu tidak ada sangkut pautnya. Yang jelas, saya maju sebagai tanggung jawab kepada PDIP untuk bisa menang diajang Pilgub Bali mendatang,"pungkasnya.(mus)

Sumber: Radar Bali 

Ditambahkanputra pahlawan revolusi I Gusti Ngurah Rai ini, untuk menghadapi pujian atau kritikan harus bisa bersikap sama dan wajar. Ia berpendapat bahwa tidak baik mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. ''Lelasan makresekan kadenang macan, kumis macan kadenang jambot jangkrik (kadal berisik dikira harimau, kumis harimau dikira jambot jengkrik, red),'' seloroh Alit Yudha memberikan ilustrasi dalam bahasa Bali.

Ditanyasikapnya tentang hingar-bingar bursa calon Gubernur Bali, tokoh Puri Carangsari ini mengatakan bahwa dirinya sudah memilih untuk berada di tengah-tengah masyarakat dari desa ke desa.''Pilihan saya sudah jelas,'' ungkapnya sembari mengatakan dirinya memang tidak ingin dimasukkan ke dalam daftar LSI. ''Saya sudah bicara pada teman-teman di DPP Golkar,'' tegasnya.

Bilakemudian ada dukungan terhadap satu nama dari beberapa DPD II Partai Golkar Kabupaten maupun pengurus Golkar Bali secara terbuka untuk maju ke Pilgub Bali, menurutnya wajar saja. Namun, hal itu akan melecehkan mekanisme demokrasi yang telah dipilih oleh Partai Golkar. ''Golkar tidak boleh melecehkan putra-putra terbaik Bali yang telah diusung melalui mekanisme LSI,'' katanya serius.Menurutnya, kendatipun sistem LSI dilakukan secara tertutup, akan tetapi masyarakat telah mengetahui tokoh-tokoh yang dibawa namanya ke Jakarta (DPP).

Seharusnya elite Golkar Bali menjaga etika politik dalam menempatkan diri.Terlebihlagi di antara tokoh-tokoh tersebut sebagian besar adalah putra-putra terbaik Bali dari tokoh partai politik maupun dari kalangan independen, ''Bila sejumlah nama tokoh Bali sudah dimasukkan dalam daftar survai LSI, maka tidak etis jadinya bila ada DPD II tergiring untuk mendukung hanya satu calon,'' ungkapnya.

Menurut Alit Yudha, hal-hal serupa itu boleh saja dilakukan di internal partai saja. ''Berbeda halnya kalau itu hanya sekadar dagelan politik jika yang disurvai hanya kader-kader sendiri,'' katanya. ''Ini semua saya lakukan sebagai wujud kecintaan kepada partai yang pernah kita kawal bersama,'' tegas Alit Yudha. (r/*)

Sumber: Balipost 

Setiapkader maupun non kader yang ingin maju menjadi Bupati maupun Wakil Bupati melalui PDIP bebas memilih dengan siapapun mereka berpaket dalam perhelatan Konfercabsus mendatang.Kaderpartai tidak bisa memaksakan kehendaknya agar salah satu calon kepala daerah harus berpasangan dengan seseorang sebagaimana dikehendakinya sendiri.  

Sepertihalnya paket AA Gede Agung Bharata dengan Putu Yudhatema, maupun pasangan paket Dewa Putu Wardana dengan Dewa Sutananya.Itumerupakan hal yang wajar yang didasari atas adanya kesinergisan hubungan yang dibangun oleh masing-masing paket. Jadi tidak perlu diberikan opini yang berlebihan dalam proses pasangan calon Bupati maupun wakil bupati yang dilakukan saat ini. ''Yang berhak dalam hal ini memberikan keputusan nama mengenai paket yang maju dalam Pilkada Gianyar adalah DPP PDIP,'' katanya.

Pihaknyatidak melarang opini yang berkembang di inetrnal kader PDIP.Namunperlu juga diperhatikan mengenai hubungan yang terjadi selama ini. Jika kepemimpinan yang terjadi di Gianyar tidak harmonis antara Bupati dan wakilnya, sangat mempengaruhi jalanya pemerintahan, sehingga ujung-ujungnya  pertaruhan citra partai mendatang. 

Hal yang sama diungkapkan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDIP, Wayan Koster di sela-sela reses yang dilakukannya di Guawang, Sukawati. Masalahpaket calon Pilkada, dalam hal ini wakil Bupati juga harus memperhatikan keharmonisan hubungan paket tersebut. Siapapunbisa menjadi paket dalam Pilkada Gianyar mendatang dengan syarat hubungan antara keduanya baik.

''Artinya, dalam Paket Pilkada mendatang yang diperlukan adalah kekompakan antara personil paket itu,'' jelasnya seraya menambahkan bahwa berdasarkan atas pengalaman yang ada, seorang incamben biasanya mempunyai peluang memenangkan pilkada.(dar/*)

Sumber : Balipost 

"Calon Independen Punya Peluang Besar" demikian pernyataan Faisal Basri, pengamat ekonomi yang juga calon gubernur DKI. "Karena banyaknya kepentingan yang dibebankan kepada calon dari kader partai politik, menjadi penyebab kekalahan calon tersebut, apalagi calon dari hasil koalisi parpol. Munculnya calon independen kini menjadi alternatif masyarakat" tambah faisal.

Pesta democrazy Pilkada sedang berlangsung. Sesuai dengan judul, pesta ini diramaikan dengan demo yang hampir terjadi setiap hari. Kantor KPUD selalu menjadi focus perhatian, dan mass media selalu menjadikan bahan    berita yang menarik. Seperti halnya di Bagdad, orang akan bertanya kalau sehari tidak ada ledakan bom, demikian juga di Buleleng, orang akan bertanya 'mengapa hari ini tidak ada demo'.

Saya sebagai warga Buleleng hanya menginginkan Buleleng aman, damai.    Apalagi  saya yang mencari nafkah disektor pariwisata, langsung atau tidak langsung suasana Buleleng seperti ini sangat tidak menguntungkan citra
Buleleng pada khususnya dan mungkin Bali pada umumnya.
Salah satu factor, saya sebagai  orang awam dibidang hukum, melihat bahwa ketidak tegasan Pemerintah Pusat membuat aturan telah menjadi pemicu Contohnya, PP No. 6 tahun 2005, tentang keharusan Bupati yang sedang menjabat (incumbent) telah menimbulkan penafsiran yang berbeda. Apakah Bupati cukup mengajukan surat permohonan berhenti, atau sampai dikeluarkannya Skp Mendagri tentang pemberhentian Bupati bersangkutan atau sampai serah terima jabatan? Masing-masing kandidat dan KPUD sendiri mempunyai penafsiran yang berbeda (tentu berdasarkan kepentingannya). Proses masih berlangsung, masih tarik ulur, tiba-tiba telah diterrbitkan kembali PP No 25 tahun 2007, yang merevisi PP No. 6 tahun 2005, yang mengisyaratkan Bupati tidak perlu tidak perlu berhenti dan cukup cuti selama masa kampanye. Pelaksana Pilkada di Daerah jadi bingung, timbul ketakutan untuk mengambil keputusan dan menyerahkan kepada petunjuk Gubernur. Gubernur juga mungkin juga akan meminta petunjuk Menteri, sedangkan pemungutan suara sudah diambang pintu.
Keadaan yang tidak menentu ini ditambah lagi dengan pecahnya pengurus partai jauh lagi saling lapor ke polisi. Inilah yang sedang terjadi di Buleleng, telah menjadi pesta demo-crazy.
Bagaimana rekan-rekan yang mendalami hukum dan politik, please SPEAK UP.
Silence is no longer gold.

nyoman suwela
sumber:sos@bali-in-danger.net

BICARAtentang pemimpin yang dirindukan publik, elite politik semestinya merenungi paparan dalam buku ''Vox Populi vox Dei'' karya Benny Susetyo.Dalam buku yang berisi essai dan kritik atas kepemimpinan yang tak berpihak pada rakyat ini disebutkan pemimpin yang lahir dari proses politik yang tak sehat akan melahirkan penguasa yang kehilangan jati diri dan serakah. Akibathukum transaksi yang berlaku, pemimpin tak lagi peka pada penderitaan rakyatnya. Pemimpinmalah menjelma menjadi budak kekuasaan yang kehilangan mata hati.

Karenaitu, untuk melahirkan pemimpin yang jujur bersih dan berwibawa maka proses penjaringan pemimpin haruslah dikembalikan pada selera publik dan parpol menjadi fasilitatornya. ''Parpol jangan memposisikan diri sebagai perusahaan politik yang menawarkan jabatan politik. Penjaringan figur dengan cara ini akan melahirkan pemimpin yang buta mata hatinya,'' ujar pemerhati budaya dan perintis Asta Brata Award Prof. Dr. IGN Gordha, Kamis (3/5) kemarin.

Iamengatakan strategi parpol menjaring figur haruslah didasari ada kepentingan-kepentingan strategis menjaga Bali, bukan semata untuk menang. Ingat, memimpin Bali memerlukan dedikasi dan keikhlasan untuk ngayah.''Saya juga berharap agar figur yang mengincar jabatan ini mengukur kualitas diri. Jabatangubernur Bali jangan dijadikan barang ekonomis yang bisa dibeli,'' sarannya.

Menurutnya, ketika banyak pemimpin Bali mulai rapuh kepekaan mata hatinya, parpol semestinya bertanggung jawab secara moral.Jabatanpublik yang diperjualbelikan nyata-nyata tak memberikan perlindungan sosial yang utuh kepada masyarakat. Elite politik setelah menjadi pemimpin benyak mempraktikkan kekuasaan ketimbang sebagai pengayom.

Dilain pihak, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Gubernur DPD PDI-P Bali Ir. A.A. Gede Bagus mengakui tak mudah menjaring figur ideal. Selainterbentur sistem juga masih adanya kesan kalau jabatan politik itu semacam lowongan kerja. Hal ini terlihat dari banyaknya figur yang mengincar jabatan ini.

Iasepakat figur kandidat calon gubernur mendatang bersih, jujur, bebas kontaminasi KKN serta memiliki pengalaman dan pengabdian yang cukup terhadap Bali. Namun, dalam menentukan kandidat calon gubernur, diakui otoritas Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memegang peranan. Ketua DPRD Klungkung ini menyatakan, untuk menjaring pemimpin Bali, idealnya mesti dimulai dari bawah.

WakilKetua DPD PDI Perjuangan Bali Ir. Nengah Usdek Maharipa juga menyatakan untuk menjaring bakal calon gubernur tetap berangkat dari kader ranting dan anak ranting.''Kader PDI-P di bawah yang proaktif menjaring calon-calon yang berkualifikasi hebat, bersih dan bebas KKN,'' katanya.

UsdekMaharipa mengatakan proses penjaringan, penyaringan bakal calon dan penetapan kandidat calon gubernur merujuk  sesuai SK 428/DPD/KPTS/2004. Kinipanitia pelaksanaan pemilihan gubernur sudah mensosialisasikan SK tersebut.  Usdekberharap kader PDI-P aktif menjaring dan menyaring bakal calon dari bawah. Selainitu para kandidat calon juga aktif melakukan pendekatan kepada pengurusnya.

Partaiharus Terbuka

Persyaratan yang diberlakukan sejumlah partai dalam menjaring figur dari luar kader parpol harus transparan, sehingga pelamar maupun publik bisa mengetahuinya secara gamblang.''Kalau tak terbuka, jelas orang bisa curiga, jangan-jangan ada hal-hal yang disembunyikan,'' ungkap pengamat politik Drs. Nyoman Wiratmaja, M.Si.

Keterbukaanitu penting, sebab pilkada acapkali dikaitkan dengan money politics.''Jangan sampai si pelamar terkesan membeli tiket,'' tambahnya.

Sekretaris DPD Golkar Bali Drs. Dewa Suamba Negara mengatakan persyaratan melamar itu bukan karena gengsi atau untuk menyulitkan calon.''Jangan diartikan nanti partai gengsi melamar seseorang,'' tegasnya. Namun dengan melamar, akan dilihat kesungguhan calon untuk menjadi calon pemimpin yang diharapkan. ''Golkar memberi kesempatan seluas-luasnya bagi figur untuk bergabung dalam memimpin Bali,'' tambahnya.(dir/sua/lit)

Sumber: Balipost 

KOALISI dalam pilgub bukan semata mengakomodasi kepentingan partai, namun lebih mengedepankan kepada komitmen menjaga keajegan Bali. Demikian pernyataan  Drs. Dewa Rai Budiasa, Made Arimbawa, S.H. I Gusti Ketut Adhiputra, S.H., Wisnumurti, Dr. Kartini dan Ketut Erawan, M.A.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali Arimbawa berpendapat, idealnya koalisi pada pilgub hendaknya lebih mengutamakan pengelolaan Bali ke depan ketimbang kepentingan antarparpol. Aspek menjaga Bali itu lebih ditekankan kepada menjaga adat dan budaya, tata ruang dan lingkungannya, termasuk nilai kearifan lokal. ''Jangan sampai ada orang mendadak kepingin menjadi calon, padahal tak kenal apa sesungguhnya  yang diinginkan rakyat Bali,'' katanya.

Menurut Rai Budiasa, koalisi antarparpol besar menjamin kondisi Bali lebih kondusif. Kondisi aman dan kondusif itu tak hanya diperlukan di kalangan pariwisata, tetapi Bali keseluruhan. Selain itu koalisi ini harus melahirkan pemimpin yang mampu menjaga Bali.

Arimbawa mengakui kondisi Bali saat ini masih memprihatinkan. Prihatin masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan, tercabiknya kawasan suci seperti Loloan Tukad Yeh Poh serta aspek otonomi daerah di kabupaten lebih menonjolkan target meraih pendapatan ketimbang menjaga kelestarian alam dan budaya Bali. Selain itu, koordinasi antardaerah sangat lemah sehingga kerap terjadi tumpang tindih dalam penanganan masalah tertentu seperti pendatang.

Atas dasar itu, mulai saat ini perlu dicermati dan dianalisis figur-figur calon pemimpin Bali yang bisa berkoalisi. Adalah wajar figur yang mampu menyatukan semua komponen termasuk aspek penjagaan Bali mendapat dukungan luas masyarakat.

Ketua KPU Bali A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. menyatakan wacana koalisi merupakan momen positif untuk membangun persamaan persepsi dalam melahirkan pemimpin Bali yang ideal. Koalisi parpol juga diharapkan banyak pihak bisa menjadi atmosfir terbangunnya harmonisasi dan stabilitas Bali.

Ia berharap koalisi parpol akan mempersempit ruang terjadinya gangguan stabilitas wilayah karena pesta politik. Elite parpol haruslah memiliki tanggung jawab moral untuk  tetap menjaga stabilitas Bali. ''Koalisi parpol akan membuat penjaringan figur yang berkualitas sebagai pemimpin Bali akan lebih efektif. Parpol haruslah bisa memberikan alternatif pilihan figur yang berkualitas kepada pemilih di Bali,'' ujarnya.

Dalam kaitannya dengan Pilgub Bali 2008, koalisi parpol idealnya berangkat dari agenda politik yang sama, yakni terpilihnya pemimpin yang ideal dan terjaga stabilitas Bali.  ''Parpol yang membangun koalisi juga harus konsisten. Umumnya koalisi pecah karena masuknya kepentingan pragmatis ekonomis. Ke depan untuk membangun pencitraan yang positif di kalangan politisi, pengelolaan pesta politik hendaknya tetap berangkat dari keinginan untuk membangun Bali,'' sarannya.

Pengamat adat dan budaya Wayan P. Windia, S.H., M.Si. menilai keputusan politik yang diambil elite politik ke depan harus benar-benar berpihak pada kepentingan krama Bali. Dalam konteks pilkada termasuk agenda politik lainnya, kader parpol hendaknya membangun kekuatan politik demi terbangunnya atmosfir harmonisasi Bali, bukan semata berlatar obsesi untuk berkuasa. ''Saya berharap elite parpol benar-benar bisa menjadi pengawal Bali yang ideal. Masalahnya, kebijakan politik dan strategi penyelamatan Bali lahir dari politisi yang dipercaya menduduki jabatan politik,'' ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Ketut Adhiputra, S.H. menyambut hangat pemikiran tersebut. Sebab, dari koalisi itu pemimpin yang lahir kelak tak akan terlalu pusing harus memikirkan balas jasa. ''Yang pasti hasil koalisi ini akan membuat pemimpin terpilih lebih banyak bisa membela kepentingan rakyat,'' jelasnya.

Bukan hanya Adhiputra yang mendukung koalisi parpol. Rekannya yang juga Wakil Ketua DPRD Bali, Purwa Arsana, S.T., bahkan melihat banyak manfaat dari koalisi ini. Selain hemat biaya, tak perlu banyak janji, juga figur yang lahir bisa lebih fokus pada tugasnya pada pembangunan yang berorientasi pada rakyat, bukan pada partai. ''Apalagi kalau ini dilakukan parpol besar,'' tambahnya.

Karena itu, ia berharap ke depan koalisi yang terbentuk mampu membawa Bali lebih baik dalam berbagai suasana. Soal model koalisi, baik Adhiputra maupun Purwa Arsana tampaknya tak terlalu mempermasalahkannya. Yang penting bagaimana koalisi itu bisa membawa kesejahteraan dan keharmonisan bagi seluruh rakyat.

Pengamat lingkungan Dr. Ni Luh Kartini, M.S. menyatakan pemimpin Bali ke depan harus belajar dari reaksi alam yang mulai melakukan perlawanan terhadap keserakahan manusia.  ''Pemimpin Bali ke depan harus banyak belajar dari hukum sekala-niskala. Jangan menjadi pemimpin Bali yang terkutuk karena keserakahan untuk mendapat dana pelicin atau egoisme yang kuat,'' sarannya.

Terhadap wacana koalisi, ia berharap pilihan figur diarahkan kepada tokoh yang benar-benar punya komitmen dan keikhlasan mengabdi pada Bali. Koalisi janganlah diarahkan pada bagi-bagi kursi kekuasaan antarparpol. ''Sebagai orang Bali saya berharap calon pemimpin yang ditawarkan parpol memiliki kedekatan selera dengan krama Bali. Tokoh yang dicalonkan bukan karena kemampuannya membayar kendaraan politik,'' ujarnya.

Pengamat politik UGM Dr. Ketut Putra Erawan, M.A. juga meminta politisi lokal segera melakukan pemetaan terhadap permasalahan kekinian dan yang akan datang dihadapi Bali. Bali yang dilaporkan makin menyempit dan bopeng, menurutnya, adalah masalah serius yang harus diatasi. Perimbangan investasi fisik dengan beban alam Bali haruslah dikaji. ''Pemetaan masalah yang ada akan mempermudah parpol mencarikan figur yang sekiranya mampu mengatasi masalah Bali ke depan,'' ujarnya. (tim BP)

Sumber:Balipost 

Walaupun kalah dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2004 beberapa waktu lalu, John F Kerry, senator Partai Demokrat dari Massachusetts memperoleh pujian dari pengamat strategi kampanye. Kerry dianggap memiliki pemahaman yang tepat terhadap pemanfaatan Internet. Memang website Kerry saat itu didukung puluhan website lain yang dibangun oleh para pendukungnya secara sukarela dan terjadi saling interaksi antar mereka. Kerry dinilai telah membuka peluang dan akses agar konstituennya saling berinteraksi dalam mendukung kampanyenya di Internet. Kinipun Kerry masih memanfaatkan websitenya untuk kampanye kesehatan anak-anak.

Internet untuk media Kampanye

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai optimisme akan peran pentingnya di masa depan sebagai media komunikasi utama, yang menawarkan berbagai kemudahan di berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk politik dan demokrasi. Dalam pasal 56 pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 poin c tertulis bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui: penyebaran melalui media cetak dan media elektronik. Dari sini cukup jelas bahwa peran teknologi informasi merupakan kebutuhan yang cukup vital, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah.

Sejarah penggunaan teknologi informasi, khususnya Internet untuk kampanye dimulai tahun 1992 ketika Jerry Brown, Gubernur California yang mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika memanfaatkan electronic mail (Email) sebagai media kampanye. Tahun 1998 Jesse Ventura menjadi orang pertama yang berhasil menjadi gubernur Minnesota berkat inovasinya memanfaatkan Internet (Sumber: PoliticsOnline.Com). Tahun 2000, Bill Bradley, calon presiden Amerika dari partai Democratic menjadi orang pertama yang berhasil meraih $1 Million untuk dana kampanyenya melalui Internet.

Edward Cone, editor Wired magazine dalam tulisannya pada Baseline Magazine (17/11/2003) berpendapat, Dengan Internet, suatu kampanye efektif menciptakan suatu komunitas yang atas kehendaknya sendiri turut memasarkan kandidat yang dipilihnya. Apabila itu terlaksana dengan baik, sang kandidat tidak akan dapat– atau ingin— untuk mengendalikan itu. Sedangkan Joe Trippi, ketua Silicon Valley yang pernah menjadi manajer kampanye dari Edward M. Kennedy hingga Howard Dean (USATODAY 14/7/2003) mengatakan "Kita benar-benar sedang memberi lebih banyak peran kepemimpinan dalam kampanye ke orang-orang lokal yang mengorganisasikan sendiri lingkungannya atau melalui Internet". Internet jauh lebih efektif apabila digerakkan menurut norma Internet sebagai media yang egaliter, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut sebuah studi yang diselenggarakan oleh Pusat Survei Dan Analisa Riset di Universitas Connecticut, Pemilih yang menggunakan Internet, dengan mengabaikan keanggotaan partai politiknya, sangat terkait atau berhubungan erat dengan politik secara online. Riset menunjukkan bahwa  68 persen pemilih yang  menggunakan Internet tersebut melakukan penelusuran terhadap para calon kandidat secara online.  

Pilpres dan Pilkada

Ketika pemilihan presiden Indonesia tahun 2004 digelar, semua calon presiden juga memanfaatkan media Internet untuk kampanye. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna Internet tahun 2004 mencapai 11 juta lebih dan tahun 2005 diperkirakan mencapai 16 jt (Sumber:www.apjii.or.id), sebuah jumlah yang layak diperhitungkan untuk sasaran kampanye. Tim sukses Susilo Bambang Yudoyono (SBY) salah satu kandidat presiden Indonesia yang akhirnya memenangi pemilihan presiden 2004, sangat menyadari jika setiap media, sekecil apapun peluangnya harus dimanfaatkan untuk merebut hati pemilih. Website sby-oke.com yang dibuat sejak bulan april 2004 berhasil dikunjungi hampir 80 ribu orang dan berhasil menjaring anggota mencapai 6800 orang lebih serta tercatat lebih dari 2700 aspirasi atau sumbang saran yang diberikan oleh pengunjung pada website tersebut. Di sinilah kedigdayaan Internet menyelipkan pesan politik yang luhur bahwa keberhasilan kandidat memanfaatkannya untuk kampanye justru telah memberi peluang dan mendorong konstituennya untuk menyalurkan aspirasinya.

Sebuah babakan baru demokrasi di daerah-daerah telah dimulai, pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung. Beberapa kandidat kepala daerah telah menyiapkan media Internet sebagai sarana kampanye, seperti yang dilakukan calon walikota di Manado dan Surabaya beberapa waktu silam. Secara umum isi website calon-calon walikota ini tidak beda dengan website calon presiden di Indonesia maupun di luar negeri, seperti memuat visi misi, profile, kiprah calon selama ini, serta yang terpenting terdapat fasilitas untuk menampung aspirasi dan komunitas pengunjungnya.

Pilkada Buleleng

Kabupaten Buleleng dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, hingga kini sudah terdaftar 4 pasang calon bupati dan wakil bupati. Gerakan-gerakan memikat calon pemilih sudah gencar dilakukan, hal ini nampak pada spanduk-spanduk yang tersebar di Buleleng. Namun sayangnya ada media yang belum dilirik oleh pasangan calon pemimpin daerah tersebut, yaitu Internet. Jika mengacu pada studi yang diselenggarakan oleh Pusat Survei Dan Analisa Riset di Universitas Connecticut, calon pemilih menggunakan Internet untuk melakukan penelusuran terhadap para calon kandidat, sehingga memberikan gambaran tentang calon figur yang kelak akan dicoblos saat pemungutan suara. Penulis melakukan penelusuran terhadap 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung pada Pilkada Buleleng tanggal 12 Juni nanti dan ditemukan fakta bahwa, belum satupun pasangan bupati dan wakil bupati yang memiliki personal website atau blog, fakta lain adalah sedikitnya informasi yang ditemukan di Internet terkait dengan figur-figur calon  tersebut. Menggunakan 2 search engine terkemuka saat ini, yaitu Google dan Yahoo, kita dapat mengetahui jumlah webpages yang mengandung informasi tentang figur calon-calon tersebut. Berikut adalah tabel jumlah webpages yg dapat ditemukan lewat Google dan Yahoo, dengan menggunakan keyword sesuai dengan nama calon (bisa jadi ada nama lain yang sama persis ditemukan di Internet), Search engine diakses Sabtu 14 April 2007 :

Kebanyakan webpages yang ditemukan bersumber dari pemberitaan calon-calon tersebut di media massa online dan belum ditemukan webpages khusus tentang figur calon-calon tersebut.

Walaupun prosentase pengguna Internet dibandingkan dengan jumlah pemilih di Kabupaten Buleleng relatif kecil namun pemanfaatan Internet oleh Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dapat mencerminkan perhatian calon kepala daerah tersebut terhadap penggunaan Teknologi Informasi di daerahnya. Sedangkan KPUD sebagai penyelenggara pilkada kurang memanfaatkan media Internet ini untuk media diseminasi informasi kepada calon pemilih, dari search engine Google dan Yahoo, ketika keywordnya KPUD Buleleng hanya ditemukan sekitar 29 pages di Google dan 18 Pages di Yahoo, itupun bersumber dari pemberitaan di media massa yang online di Internet. Masa kampanye secara resmi akan berlangsung bulan depan, masih ada waktu untuk para tim sukses dan KPUD untuk menyiapkan website sebagai media pencerdasan politik kepada calon pemilih khususnya pengguna Internet, sehingga jangan sampai ada olok-olok, menirukan iklan di televisi, “Hari Gini Ngga Punya Website!!!”.

^{*) Dosen STIKOM Surabaya, Konsultan IT di beberapa Pemda}

Dengan adanya perbedaan sifat putusan MA dengan PT ini jelas mempertegas pendapat bahwa putusan PT itu masih dapat “diganggu gugat “oleh MA hingga putusan itu mendapatkan kekuatan hukum mengikat.

Hukum Material

Dalam Pasal 106 ayat (2) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 94 ayat (2) PP No. 6 tahun 2005 memberikan sandaran bagi hakim dalam menilai subtansi permohonan keberatan yang diajukan;
Dalam ayat (2) disebutkan bahwa keberatan itu hanya yang berkenaan dengan “Hasil Penghitungan Suara yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon”. Ayat (2) inilah yang akhir akhir ini banyak disalah artikan
Dalam ayat (2) tersebut ada 2 unsur yang sangat jelas, Pertama; bahwa keberatan itu hanya menyangkut hasil penghitungan suara dan bukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, atau terhadap adanya pendukung calon yang tidak mendapat surat suara, atau adanya tekanan terhadap pendukung calon hingga tidak bisa memilih, dan atau bukan juga terhadap adanya money politic!!! .
Kedua, adanya kalimat “yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” dapat diartikan secara contrario bahwa jika keberatan hasil penghitungan suara itu TIDAK mempengaruhi terpilihnya pasangan calon maka permohonan keberatan itu tidak memenuhi unsur untuk dapat diajukan ke pengadilan. Artinya jika ada pasangan calon yang keberatan atas penghitungan suara di KPUD dan itu menyangkut perolehan suaranya namun klaim atas kesalahan penghitungan suara itu tidak mempengaruhi pemenang dari Pilkada tersebut maka hal ini tidak memenuhi unsur yang dipersyaratkat oleh ayat ini.

Jika permohonan keberatan itu tidak memenuhi ketentuan syarat hukum formil dan materil seperti yang dijelaskan diatas maka seharusnya permohonan keberatan itu harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam kondisi seperti ini seharusnya hakim mengambil sikap terhadap pengajuan keberatan tersebut, artinya hakim tentu sudah harus mengerti dan memahami alasan alasan untuk dapat diajukannya suatu keberatan atas hasil penghitungan suara itu, sehingga pertimbangan dalam keputusannya tidak menyimpang dari apa yang diatur dalam hukum formil dan hukum material.

Rahasia Pilihan

Tidak ada seorang pun dengan menggunakan metode apapun dapat membuktikan siapa yang dipilih oleh orang tersebut. Dalam pemilihan suara dikenal adanya asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Kerahasiaan dapat dikelompokan dalam dua kategori secara individualitis dan kolektif . Secara individualitis, artinya bahwa apa yang dicoblos oleh seseorang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan tuhan walaupun dalam prakteknya seseorang dapat saja mengaku atau menyatakan bahwa dia memilih si A namun tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa dia benar mencoplos si A. Kerahasiaan tidaklah dapat digugurkan dengan alat bukti pernyataan dibawah sumpah sekalipun, dengan demikian kerahasiaan adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan.
Secara kolektif artinya bahwa kerahasiaan itu dilakukan oleh sekumpulan orang, dimana kerahasiaan itu dimaksudkan untuk kepentingan orang orang dalam kelompok itu sendiri. Kerahasiaan dalam kondisi ini dapat dibuktikan melalui berbagai sudut pandang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama, artinya bahwa kerahasiaan itu dapat dikalkulasi oleh pihak pihak manapun. Kerahasiaan kolektif lebih kepada perencanaan dan strategi pencapaian keinginan tertentu. Namun dalam pengimplementasian, kerahasiaan kolektif itu akan berubah sifat menjadi individualistis karena dalam tatanan pemilihan suara tidak dikenal adanya pemilihan (coblos-red) yang dilakukan secara bersama-sama. Contoh, pertarungan partai politik dalam mendukung calon tertentu sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pada keadaan ini kerahasiaan kolektif dapat ditebak secara nyata namun dalam pencoblosannya sifat kerahasiaan akan menjadi individualistis.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam sengketa Pilkada Depok adalah salah satu bukti ketidak-mengertian hakim dalam menafsirkan makna rahasia tersebut. Kontroversial ini berawal dari claim pasangan Badrul Kamal–Syihahbudin (pemohon) terhadap adanya sekitar 60.000 orang pendukung mereka yang tidak dapat memilih dan pemohon meng-claim bahwa akibat itu pemohon kehilangan 60 ribuan suara. Dalam putusannya, hakim menerima claim pemohon dengan menambahkan suara yang “hilang” tersebut ke jumlah suara pemohon. Pertanyaannya, metode dan logika apa yang digunakan hakim sehingga yakin mereka yang tidak memilih itu pasti memilih Badrul-Syihahbudin?. Apakah karena buruknya kwalitas hakim atau faktor integritas yang perlu dipertanyakan?
Semakin berkembangnya dinamika dalam mengajukan keberatan terhadap hasil pengitungan suara Pilkada maka sudah sepantasnya seluruh komponen bangsa untuk menempatkan dan memandang permasalahan ini secara jernih.
Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas kinerja peradilan peradilan di Indonesia sudah sepatutnya melakukan langkah langkah yang lebih konstruktif sehingga hakim dalam menangani sengketa Pilkada dapat menyanyikan satu nada yang sama dalam kontes sengketa Pilkada ini. Usaha usaha penyatuan nada itu tidaklah dipandang sebagai bentuk pemberangus independensi hakim dalam memutus perkara namun lebih kepada fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap hakim itu sendiri. Kesalahan atau “sengaja disalahkan “ dalam menafsirkan peraturan perundangan-undangan tentang Pilkada dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan kekacauan politik didaerah apalagi jika sengketa itu diperparah dengan campur tangan MA sendiri, jika hal ini terjadi tentu kekacauan hukum dan politik skala nasional sudah didepan mata.

Pemerintah dalam melaksanakan politik otonomi daerah lebih dituntut menunjukan tanggungjawab terhadap peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dengan tidak hanya membuka ruang terhadap peran serta masyarakat dalam otonomi namun lebih kepada bagaimana penghuni ruang itu dapat menata ruangan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampingkan bentuk bentuk campur tangan yang dapat memperkeruh keadaan.Perlu ditingkatkannya sosialisasi peraturan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpolitikan dalam Pilkada bagi masyarakat, utama bagi calon pasangan kepala daerah.

Calon pasangan kepala daerah harus memahami peraturan perundang undangan dalam idialisme kepentingan rakyat dari pada “idealisme” demi kepentingan sendiri. Pemahaman atas peraturan perundang undangan khususnya tentang Pilkada perlu ditingkatkan dengan sudut pandang yang jernih agar tidak memberikan kesan akal akalan yang tidak produktif dimasyarakat sehingga tidak gampang untuk membawa “ketidakpuasan” itu ke pengadilan. Tanggungjawab calon pasangan tidak hanya terhadap pemenangan suatu pemilihan, namun lebih besar dari pada itu adalah tanggungjawab dalam memberikan pendidikan moral politik pada masyarakat sehingga semangat “siap untuk menang dan siap juga untuk kalah “ dapat terwujud.